TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru Bicara Wakil Presiden Jusuf Kalla, Husain Abdullah mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli sedianya tidak menantang Wapres untuk berdebat terbuka soal proyek listrik 35.000 megawatt.

Jika ingin menyampaikan pendapatnya, Husain menyarankan Rizal untuk berbicara dalam sidang kabinet atau rapat terbatas sesuai dengan etika pemerintahan.

"RR (Rizal Ramli) ini apa mau lihat Indonesia mati lampu? Kalau Rizal Ramli cerdas dan bijaksana, harusnya membantu pemikiran melakukan terobosan, setidaknya kalau tidak mampu lebih tutup mulut saja. Kalau mau tahu tentang program listrik, tidak usah menantang-nantang, ada forumnya. Rizal bisa manfaatkan kesempatan bertanya pada Sidang Kabinet atau Rapat Terbatas. Ini negara ada tata tertibnya," kata Husain, melalui pesan singkat, Rabu (19/8/2015).

Ia menanggapi pernyataan Rizal yang menantang Kalla untuk berdebat terkait proyek listrik.

Menurut Rizal Ramli, proyek ini perlu dievaluasi karena dinilainya tidak realistis. Husain menegaskan bahwa program pembangunan listrik 35.000 megawatt itu bukan semata-mata berdasarkan pemikiran Kalla.

Program ini merupakan proyek resmi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla yang diresmikan Jokowi.

"Itu sama saja Rizal memandang sebelah mata Presiden Jokowi. Padahal program listrik adalah program populis andalan Pak Jokowi. Makanya Rizal Ramli selaku Menko di kabinet ini, lebih baik khatam dulu visi misi Jokowi-JK, baru kerja. Jangan asal ngomong karena dia bukan pengamat lagi tetapi Menko," sambung Husain.

Seharusnya, kata dia, Rizal mengerahkan akal pikirannya untuk ikut membantu pemerintah menggoalkan proyek listrik yang tertuang dalam visi dan misi Jokowi-JK tersebut.

Proyek pembangunan infrastruktur listrik 35.000 megawatt ini tidak perlu diperdebatkan karena Indonesia tengah mengalami krisis listrik.

Pembangunan infrastruktur listrik merupakan suatu kebutuhan mengingat kapasitas pembangkit listrik yang dimiliki PLN saat ini hanya 45.000 megawatt.

Wapres Jusuf Kalla kerap menyampaikan bahwa untuk mencapai pertumbuhan 7 persen setahun, diperlukan tambahan daya listrik 15 persen per tahun

"Sehingga setiap tahun Indonesia butuh tambahan daya 7000 megawatt listrik, dikalikan lima tahun pemerintahan Jokowi-JK, maka jumlah mencapai 35.000 megawatt," papar Husain.

Penambahan daya listrik ini, lanjut dia, bisa membawa dampak positif yang berlipat-lipat, khususnya terkait dengan perkembangan industri.

Tanpa penambahan daya listrik, industri tidak bisa berjalan lebih cepat. Dengan demikian, serapan tenaga kerja dikhawatirkan akan rendah dan mengakibatkan lebih banyak pengangguran.