TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tiga pejabat lembaga tinggi negara menyampaikan keyakinannya, pemerintahan Jokowi-JK sudah berada di jalur yang benar. Mereka optimis pemerintahan Jokowi-JK akan mampu membawa pertumbuhan ekonomi Indonesia makin membaik.

Tiga pejabat yang dimaksud adalah Gubernur BI Agus Martowardoyo, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad, dan Wamenkeu Mardiasmo. Mereka menyampaikannya di hadapan forum dialog yang digelar Taruna Merah Putih (TMP), organisasi sayap PDI Perjuangan, dengan tema "Peluang dan Tantangan Ekonomi Indonesia Sekarang dan 2016", Rabu (19/8/2015).

Ketua Umum HIPMI Bahlil Lahadalia, dan Waketum Kadin bidang Perbankan dan Keuangan Rosan P. Roeslani juga hadir. Selain itu
Dirut BEI Tito Sulistiyo, Ketua DPP PDI-P Hendrawan Supratikno, Dirut BNI Baiquni, Dirut Mandiri Budi Sadikin, Dirut BRI Asmawi, pengusaha Erwin Aksa.

Kemudian, para pelaku ekonomi seperti perwakilan dari Real Estate Indonesia dan INSA, pengamat ekonomi, politisi, dan aktivis gerakan mahasiswa.

Gubernur BI Agus Martowardoyo dalam diskusi tersebut mengungkapkan, ekonomi Indonesia dipengaruhi faktor global dan domestik. Faktor global dipengaruhi kondisi membaiknya sektor keuangan AS, dan melambatnya ekonomi Tiongkok.

Untungnya, Pemerintah sudah bergerak cepat. Misalnya, lanjut Agus, impor yang menyebabkan defisit, secara tepat ditangani. Jika impor di 2014 menyebabkan defisit sampai 27 persen, saat ini dengan langkah sinergi Pemeirntah dan BI, defisit langsung menurun.

Begitupun dengan angka inflasi yang di 2014 sampai 8,4 persen, padahal negara lain di kawasan hanya di bawah 4 persen, sudah ditangani. Penyebab inflasi adalah pemberian subsidi BBM. Agus menyambut baik ketika Pemerintahan Jokowi-JK tak lagi memberi subsidi kepada premium.

"Lebih membangakan lagi ketika anggaran infrastruktur naik ketika pemerintahan baru. Maka bagi saya kebijakan tambah dana infrastruktur itu baik. Yang harus dilihat, bagaimana mengubah negara berbasis impor dan konsumsi, jadi produsen, yang sebelumnya ekspor mentah, jadi hilirisasi. Tentu ini butuh waktu," ungkap Agus.

Agus memastikan, BI akan menjaga makrokonomi. BI mendorong Pemerintah membuat kebijakan fiskal pusat dan fiskal daerah yang lebih baik.

"Di 2015, ada Rp270 T dana transfer daerah belum bisa disalurkan. APBN-P 2015 kami lihat pemerintah sudah berubah. Pada saat sekarang ini, bunga UMKM akan diturunkan terus sampai nanti 9 persen. Bagi kami itu langkah objektif. Saya sambut baik RAPBN 2016," paparnya.

Sementara Muliaman D. Hadad menyatakan pihaknya sejalan dengan langkah Pemerintah yang akan mengembangkan ekonomi di daerah dan pedesaan. Lembaga-lembaga keuangan akan didorong untuk mengembangkan sektor UMKM sebagai lokomotif pembangunan yang lebih tahan krisis.

Selain itu, OJK akan mendukung dengan membuka akses bagi pengusaha pemula. OJK saat ini sedang mendiskusikan kemungkinan mendorong peraturan agar terbentuk modal ventura bisa diakses oleh pengusaha pemula.

"Hal ini juga pernah dilakukan oleh Google dan Microsoft, yang dibuat anak muda dan belum diberi kredit bank. Maka modal awal mereka adalah modal ventura. Kiita perlu komitmen besar untuk membangun industri modal ventura, terutama demi mendorong industri kreatif, yang berbasis teknologi, atau yang punya kebaikan," jelasnya.

"Dengan dukungan DPR, kita bisa dorong agar pemerintah perlu memiliki modal ventura. Saya usul bank juga patungan dirikan modal ventura. Kalau naik pangkat, bisa langsung dapat kredit dari bank-nya."

Wamenkeu Mardiasmo menambahkan RAPBN 2016 akan menunjukkan karakter berbeda dibanding yang sebelum-sebelumnya. Sebab Pemerintah akan lebih banyak memberikan dana pembangunan ke daerah dan pedesaan. Hanya saja, diakuinya, efektivitas anggaran akan sangat tergantung pada peran kepala daerah.

"Maka di pilkada serentak ini, rakyat harus memilih kepala daerah yang amanah ke daerahnya," kata Mardiasmo.

"Saat ini anggaran negara Rp270-an Triliun belum diserap. Takutnya itu nanti diserap saat mau pilkada. Maka ini harus dijaga supaya demokrasi dijaga amanahnya."

Mardiasmo melanjutkan Pemerintah sangat mengerti kondisi dunia usaha Indonesia. Makanya, target pajak dibuat serealistis mungkin agar tak menyusahkan pengusaha. Secara khusus, Mardiasmo menegaskan komitmen Pemerintah untuk mempertimbangkan fasilitas semacam tax amnesty.

"Kita akan usahakan dengan RUU KUP itu adanya tax amnesty," kata Mardiasmo.

Pemerintah juga memberikan subsidi suku bunga kepada UMKM, sehingga bisa turun menjadi 12 persen dari sebelumnya 21-23 persen. Tahun depan, diharapkan turun menjadi 9 persen.

"Kita harap bank juga mau memberi bantuan subsidi, jangan pemerintah saja yang menyubsidi. Untuk pengusaha pemula, kita harap bank jangan buat terlalu berat syaratnya. Nanti dari sisi pajak kita akan usahakan. Kita komit pasti mendorong agar produktif, dan tak konsumtif," kata Mardiasmo.