Apindo: Ekonomi Indonesia 'Lampu Merah', 27 Ribu Orang Sudah Kena PHK
Apindo menganggap kondisi ekonomi Indonesia saat ini sudah "lampu merah" atau sangat berbahaya bila tak segera diatasi.
Editor: Sanusi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menganggap kondisi ekonomi Indonesia saat ini sudah "lampu merah" atau sangat berbahaya bila tak segera diatasi.
Indikator utama yang menjadi pertimbangan Apindo adalah banyaknya orang yang mencairkan dana Jaminan Hari Tua (JHT) yang dinilai sebagai acuan angka pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Situasi kita sangat berat. Sampai 28 September 2015, yang mencairkan JHT ada 724.000 orang. Dengan rincian 514.000 pada Januari - Agustus dan 210.000 orang pada September. Ini indikator yang mencairkan JHT sudah berhenti bekerja. Bagi saya ini sudah lampu merah," ujar Ketua Apindo Haryadi Sukamdani dalam seminar ekonomi nasional di Jakarta, Senin (5/10/2015).
Menurut dia, berdasarkan data Apindo selama September 2015, dari 210.000 orang yang mencairkan JHT, ada 27.000 orang yang sudah masuk kategori PHK karena perusahaannya tutup.
Di sisi lain Apindo mengakui investasi yang masuk ke Indonesia sudah tumbuh baik. Dari data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kata dia, sudah ada ratusan perusahaan yang akan mendirikan pabrik baru di Indonesia, sebagain besar adalah perusahaan di industri padat karya yaitu tekstil dan alas kaki.
Namun dimata Apindo, realisasi investasi itu bukanlah solusi cepat untuk mengatasi PHK yang saat ini sudah terjadi. Pasalnya, pembangunan pabrik-pabrik baru yang akan menyerap tenaga kerja itu membutuhkan waktu yang cukup lama.
Selain PHK, hampir semua sektor terkena dampak yang cukup berat karena pelemahan ekonomi saat ini. Hanya sektor pariwisata yang dinilai masih menunjukan pertumbuhan yang baik.
"Melihat catatan semua sektor turun semua, hanya pariwisata yang masih bertahan. Ini harus terus kita digenjot. Kita harus all out di sektor pariwisata," kata dia. (Yoga Sukmana)
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.