TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah menyerap anggaran 44 persen.

Realisasi anggaran yang sudah dihabiskan Rp 53,5 triliun dari total anggaran yang dijatahkan dari APBN 2015 Rp 118,7 triliun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuldjono mengakui meleset dari target selama satu tahun kepemimpinan Presiden Jokowi. Pasalnya anggaran yang harus terserap berada di angka 48,7 persen.

"Kita memang akui ada meleset 2 sampai 3 persen," ujar Basuki di kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (13/10/2015).

Kendati tidak sesuai target, namun Basuki tetap optimistis bisa menyerap anggaran sampai 93 persen hingga akhir 2015. Hal ini sejalan dengan beberapa proyek kontrak infrastruktur yang sudah dilelang, bisa dikerjakan pada akhir tahun.

"Kita yakin dan terus bekerja sehingga sampai akhir tahun bisa mencapai 93 persen penyerapan anggaran kita," ungkap Basuki.

Pada tahun 2015 Kementerian PUPR menjalankan berbagai proyek infrastruktur baru.

Dari mulai pembangunan 13 bendungan baru, yang diantaranya Bendungan Raknamo di NTT, Logung-Jateng, Lolak-Sulawesi Utara, Keureuto-Aceh, Passeloreng-Sulawesi Selatan, Tanju-NTB, Mila-NTB, Bintang Bano-NTB, Karian-Banten, Rotiklod-NTT, Sindang Heula-Banten, Estuari-Kepulauan Riau.

Kementerian PUPR pun masih menyelesaikan beberapa proyek multiyears yang mangkrak di tahun-tahun sebelumnya. Proyek-proyek tersebut diantaranya jalan tol Cikopo-Palimanan (Cipali) di Jawa Barat yang telah diresmikan pada 13 Juni 2015, jembatan Dr Ir Soekarni di Sulawesi Utara (diresmikan 28 Mei 2015), jembatan Merah Pu‎tuh di Maluku (90,8 persen) dan pembangunan jembatan Tayan di Kalimantan Barat (96 persen).

Selain itu ada juga proyek waduk dan bendungan seperti di Jatigede di Jawa Barat yang pengisian awalnya mulai 31 Agustus 2015, Bendungan Nipah di Provinsi Jawa Timur (digenangi November 2015), Bendungan Bajulmati di Jawa Timur yang ditargetkan penyelesaian 2015, dan penanganan lumpur Sidoarjo.