Misbakhun: Kalau Bukan Jokowi, Ekonomi Indonesia akan Lebih Parah
Kinerja satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla di bidang ekonomi, dinilai anggota Komisi XI DPR, relatif berjalan dengan baik.
Penulis: Rachmat Hidayat
Editor: Dewi Agustina
Dan hasilnya akan bisa dilihat pada tahun ke 2 dan 3 Pemerintahan Jokowi.
"Kalau Presiden Jokowi tidak mengambil kebijakan berani ini, tidak dapat dibayangkan bagaimana perekonomian kita akan lebih parah," katanya.
Misbakhun mengapresiasi Presiden Jokowi yang memiliki Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro.
Pasalnya, Bambang memiliki kompetensi, integritas dan kecakapan dalam berkomunikasi dengan DPR dan stakeholders lain sehingga mampu mensinergikan berbagai kebijakan ekonomi sesuai visi Nawacita.
"Jokowi patut bersyukur memiliki Pak Bambang yang berintegritas dan komunikatif dengan DPR sehingga mampu mensinergikan berbagai kebijakan ekonomi," ucapnya.
Dalam RAPBN 2016, pemerintah menargetkan belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.339,1 triliun dengan rincian belanja kementerian dan lembaga Rp 780,4 triliun dan belanja non-kementerian dan lembaga Rp 558,7 triliun.
Transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp 782, 2 triliun. Jika ditambah dengan APBD yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), jumlahnya menjadi lebih dari Rp 1.000 triliun.
"Untuk pertama kalinya dalam sejarah, dan ini luar biasa, transfer daerah melebihi anggaran untuk kementerian. Presiden Jokowi juga menyiapkan dana infrastruktur yang mencapai Rp 313,5 triliun; 8 persen dari RAPBN 2016 senilai Rp 2.121,3 triliun," katanya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.