TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –   Ketua DPR RI, Setya Novanto mengatakan, tidak mungkin pembahasan rancangan APBN 2016 yang tengah digodok saat ini untuk dimajukan tanggalnya untuk disahkan.

Hal itu menyusul adanya permintaan dari pemerintah agar pengesahan RAPBN 2016 dapat dilakukan pada 23 Oktober nanti.

"Kami sudah putuskan bahwa (pengesahan RAPBN) tanggal 30 Oktober, dan itu sudah disampaikan pula kepada presiden melalui komunikasi saya langsung dengan presiden," kata Novanto, di Gedung Parlemen, Senayan, Kamis (22/10/2015).

Menurut Novanto, batas waktu yang disetujui antara pemerintah dan DPR RI itu agar RAPBN yang dihasilkan dapat sesuai dengan optimisme pemerintah itu sendiri. Dikatakan dia, jika saat ini saja harmonisasi anggaran mitra kerja dengan komisi.

"Jadi tidak mungkin, kita sudah tunda penutupan APBN tanggal 30 Oktober, nah kita kesempatan sekali untuk DPR dan pemerintah, untuk agenda mana yang perlu diakselerasi, diharmoniskan, agar bisa berjalan sebaik-baiknya," kata politikus Golkar itu.

Sementara itu, terkait dengan kepergian Presiden Jokowi ke Amerika Serikat, Novanto mengatakan jika dari komunikasi dengan presiden akan menempatkan menteri keuangan secara intensif dalam proses pembahasan anggaran di DPR RI.

"Dalam komunikasi saya dengan presiden para menteri yang berkaitan dengan menteri ekonomi, pada saat dia ke Amerika nanti akan dikonsentrasikan pada APBN. Tentu saya sangat menghargai keputusan itu. Karena saya adakan komunikasi, dengan adanya kemunduran yang awalnya tanggal 27 menjadi tanggal 30 tentu menteri terkait bisa mengikuti konsesasi dalam pembahasan," kata Novanto.

Sementara itu, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai jika asumsi makro yang diusulkan Pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 tidak realistis dan cenderung mengada-ada.

Direktur Indef Enny Sri Hartati mengatakan, dalam RAPBN 2016, pemerintah masih menetapkan target penerimaan yang tinggi, di tengah lesunya ekonomi dan dunia usaha. Target penerimaan pajak dan cukai pun dinaikan, padahal target dalam APBNP 2015 tidak bisa tercapai.

"Tidak realistis, tahun ini saja tidak tercapai. Ngawur itu," kata Enny kepada wartawan.