TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Pemerintah memutuskan untuk mulai memupuk dana ketahanan energi. Hal itu dilakukan melalui pemugutan premi pengurasan energi fosil sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang (UU) Nomor 30 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 79 tahun 2014.

Menanggapi berbagai respon, Menteri ESDM Sudirman Said menyatakan bahwa pro kontra atas hal yang baru wajar saja.

Hal penting akan ditunjukkan Sudirman melalui cara pengelolaan yang profesional, transparan dan akuntabel.

"Secara konsepsi dana ini dapat digunakan untuk mendorong eksplorasi agar depletion rate cadangan kita bisa ditekan. Juga bisa digunakan untuk membangun infrastrukur cadangan strategis," ujar Sudirman di Jakarta Jumat (25/12/2015).

Sudirman menjelaskan dana ini seperti uang negara pada umumnya. Pada mekanismenya akan disimpan oleh Kementerian Keuangan dengan otoritas pengggunaan oleh kementerian teknis yaitu Kementerian ESDM.

"Secara internal audit dilakukan oleh Irjen Kementerian ESDM atau BPKP. Selanjutnya BPK pasti akan mengaudit juga," ujar Sudirman.

Dari sisi kebutuhan, Sudirman menilai hal paling mendesak untuk disediakan adalah dana stimulus untuk membangun enegi baru dan terbarukan.

Selain itu, Sudirman juga menyebutkan dana stimulus untuk melakukan eksplorasi migas, geothermal dan batubara juga banyak dibutuhkan saat ini.

"Karena investasi untuk eksplorasi sedang mengalami penurunan," jelas Sudirman.