Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi DKI diingatkan agar melakukan perbaikan infrastruktur dan kualitas tenaga kerja menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Hal itu diutarakan Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi DKI Jakarta, Sarman Simanjorang. DKI, kata Sarman, lebih siap menghadapi MEA ketimbang daerah lain di Indonesia.

Daya saing, iklim usaha yang kondusif adalah modal utama menghadapi MEA. Sarman menginbau agar Pemprov DKI segera membenahi percepatan perizinan dan perbaikan infrastruktur agar kesiapan tenaga kerja dua-tiga tahun mendatang tidak tersaingi oleh sembilan negara asean.

"DKI menjadi incaran negara-negara Asean. Meskipun siap 100 persen dari daerah lain di Indonesia. DKI harus tetap hati-hati. Saat ini di Filippina sudah ada 1.000 pengemudi taksi yang belajar bahasa Indonesia. Kita harus waspada," ujar Sarman saat dihubungi pada Senin (11/1/2016).

Lima unsur MEA yang harus diantisipasi, yakni unsur bebas arus barang, bebas arus modal, tenaga kerja investasi dan bebas pariwisata. Untuk meningkatkan daya saing, ujarnya, DKI Jakarta harus memiliki layanan izin berstandar internasional.

Masyarakat hanya butuh izin online dan tidak perlu lagi mendatangi Pelayanan Terpadu Satu pintu (PTSP). Terkait infrastruktur, standar pelayanan di pelabuhan tanjung priuk sebagai pintu masuk dan keluarnya barang-barang import harus dibenahi.

Selain itu, Pemprov DKI harus meningkatkan lembaga sertifikasi, kurikulum Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD), sinergi antara kurikulum pekerja dan pengusaha, pembinaan serikat pekerja agar tifak muncul lagi Upah Minimum Provinsi (UMP).

"Skill and provit mempengaruhi kinerja produktifitas. Jangan sampai tuntutan gaji tidak dibarengi dengan skill," ujarnya.