Jonan: Soal Kelayakan Kereta Cepat, Tanyakan ke Menteri BUMN
Menteri Perhubungan Ignasius Jonan tak mau berkomentar banyak mengenai kereta cepat Jakarta-Bandung.
Editor: Sanusi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perhubungan Ignasius Jonan tak mau berkomentar banyak mengenai kereta cepat Jakarta-Bandung.
Dia meminta wartawan untuk menanyakan persoalan bisnis kereta cepat Jakarta-Bandung kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno.
Menurut dia, Rini-lah orang yang paling mengetahui proyek tersebut.
"Itu harus ditanyakan ke Menteri BUMN sendiri, jangan ke saya, dong. Kan saya menteri teknis. Layak tidak layak (KA cepat), tanyakan ke Menteri BUMN sebagai inisiator, bukan saya," ujar Jonan di Gedung DPR RI, Selasa (27/1/2016).
Sedari awal, proyek kereta cepat itu tidak banyak melibatkan Jonan. Proyek ini murni proyek bisnis BUMN Indonesia dan China.
Tak ada dana APBN yang digunakan. Programnya pun tak tercantum di Kementerian Perhubungan.
Jonan juga tidak banyak dilibatkan dalam memilih China untuk menggarap proyek kereta cepat itu.
Keputusan itu diambil oleh Menteri BUMN Rini Soemarno. Sebab, pemerintah melimpahkan kewenangan pengambilan keputusan kereta kepada Menteri BUMN.
Rini adalah orang yang sedari awal mendorong realisasi dari megaproyek itu. Seperti diberitakan, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung bukanlah proyek pemerintah, melainkan proyek gabungan BUMN Indonesia dan China.
BUMN Indonesia diwakili konsorsium BUMN, yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), sedangkan China diwakili China Railway International (CRI). Kedua perusahaan membentuk PT kereta cepat Indonesia China (PT KCIC). (Yoga Sukmana)
