TRIBUNNEWS.COM, YOGYAKARTA - Gap kesejahteraan antara kelompok miskin dan kaya di Indonesia paling cepat tumbuh dan jika tak segera dicarikan jalan keluarnya hal tersebut akan semakin memburuk dan mengancam stabilitas sosial-politik Indonesia.

Jalan keluar yang harus ditempuh adalah pelibatan masyarakan dalam program pembangunan pemerintah yang bersifat mikro – menyentuh langsung kelompok masyarakat bawah.

Bahkan, pemerintah diminta juga tidak hanya menekankan pembangunan yang bersifat seperti infrastruktur, karena sifatnya jangka panjang.

Demikian kesimpulan Indonesia Economy Outlook 2016 versi Universitas Atmajaya, Yogyakarta berjudul “Prospek Perekonomian Indonesia 2016” yang diterima Tribunnews.com pada Minggu (31/1/2016).

Pembicara dalam diskusi tersebut adalah Sigit Triandaru (Kepala Program Studi ekonomi Pembangunan UAJY), R Maryatmo (mantan Rektor UAJY dan Konsorsium Hijau), A Gunadi Brata (dosen FE UAJY) dan Y, Sri Susilo (Dosen UAJY dan Sekretaris ISEI Yogyakarta), yang bertindak sebagai moderator.

Pada 2016, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dipengaruhi kekuatan global ditentukan oleh empat faktor utama yakni, (1) pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang melambat, (2) tekanan di pasar keuangan dampak kebijakan Bank Sentral AS jika menaikan tingkat suku bunga di 2016 nanti, (3) penurunan harga komoditas global, dan (4) tekanan terhadap rupiah membuat daya beli masyarakat menurun.

Pelemahan pertumbuhan ekonomi di beberapa negara ekonomi kuat seperti Tiongkok dan Eropa, memberikan dampak negatif untuk Indonesia yang harus mencari negara alternatif tujuan ekspor.

Negara pecahan Uni Soviet dan Afrika dapat menjadi negara alternatif tujuan ekspor, sekalipun tidak mudah tetapi tidak ada pilihan bagi Indonesia.

Melemahnya ekonomi di beberapa negara tujuan ekspor, mempengaruhi pemerintah menanggulangi tingkat kemiskinan dan juga pemerataan kesejateraan.

Bank Dunia menyebutkan dalam 15 tahun terakhir, pembangunan ekonomi hanya menguntungkan pihak “the have” yang hanya berjumlah satu persen dan menguasai 50,3 persen kelompok “the poor”.

Di Indonesia, pertumbuhan ketimpangan kesejahteraan (ekonomi) sangat cepat dibandingkan negara lainnya dan lambaty laun ini akan mengancam stabilitas sosial dan politik.

Ironisnya, para pemangku kepentingan stabilitas sosial dan politik sejak terpilihnya presiden Indonesia yang baru tidak mampu menjaga dan bahkan membangun stabilitas sosial dan politik yang mendukung bertumbuhnya ekonomi Indonesia. Gonjang-ganjing politik Indonesia menjadi jelas ketika munculnya kasus #papamintasaham.

Kelemahan pembangunan ekonomi di Indonesia adalah penyamarataan antara daerah satu dan yang lain, sementara pertumbuhan kesejahteraan hanya bisa dilakukan dengan menyesuaikan kondisi kekuatan masyarakat, budaya dan ekonomi lokal.

Pengentasan kemiskinan tidak mungkin dilakukan tanpa memperhatikan ketiga kekuatan tersebut, sehingga, ketika direncanakan pembangunan sanitasi masyarakat, yang perlu dipertanyakan adalah apakah airnya ada? Kontekstual dari pembangunan terintegrasi inilah yang sangat lemah di Indonesia. Semua pembangunan yang ada dianggap sebagai “proyek”.

Kenyataan yang ada, Indonesia menghadapi MEA yang harus bersaing dengan negara-negara lain. Masyarakat Indonesia tidak mungkin bersaing dengan negara tetangga di dalam negerinya sendiri jika tanpa dukungan dari pemerintah. Tiongkok memulai pembangunan tahun 1990an, hanya dalam waktu 20 tahun telah menjadi raksasa ekonomi dunia mengalahkan Amerika Serikat.

Hal ini hanya bisa dilakukan karena pemerintah Tiongkok melindungi masyarakatnya. Berbagai keputusan diambil untuk melindungi masyarakat Tiongkok. Wisatawan ke Tiongkok, sebagai contoh, diharuskan mengunjungi pusat produksi andalan negara tersebut, seperti kerajinan sutera, giok dan obat tradisional. Dukungan juga diberikan dalam bentuk transportasi publik termasuk penyediaan infrastruktur subway.

Tiongkok yang memiliki penduduk lebih dari 20 jatuh juga mengatur pertumbuhan mobil agar produktivitas, pemborosan bahan bakar juga terjaga. Pemerintah Tiongkok mengatasi lalu lintas dengan cara membatasi pertumbuhan mobi. Peran pemerintah sangat vital dalam membangun ekonomi, pemerataan kesejahteraan dan melindungi pengusaha dalam negeri.