TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Apakah potensi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal akan berdampak langsung pada perekonomian dalam negeri? Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suryamin mengaku belum bisa memprediksi seberapa besar dampaknya terhadap laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Kepada wartawan di kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (4/2/2016), Suryamin menyebutkan, harus diketahui lebih dulu perusahaan mana saja yang telah mengambil kebijakan PHK massal, demi mengetahui dampaknya.

Suryamin juga mengatakan, dampak dari gelombang PHK massal baru bisa dilihat pada Februari mendatang.

"Kita lihat di (akhir) Februari, kalau nantinya ternyata banyak yang PHK-nya ketimbang tumbuhnya lapangan kerja baru di sektor mikro kecil. Nanti kita lihat," kata Suryamin.

Saat ini Pemerintaham Jokowi berusaha menggenjot pertumbuhan ekonomi, termasuk usaha sektor mikro kecil menengah. Pemerintah juga sudah mengeluarkan kebijakan untuk memperketat impor bahan mentah.

"Itu kan bisa menyerap tenaga kerja," katanya.

Kebijakan-kebijakan baru tersebut diharapkan dapat membuka banyak lapangan pekerjaan. Namun seberap efektif kebijakan tersebut menahan laju PHK masal, baru bisa diketahui pada akhir Februariini.