TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Untuk mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) pemerintah dinilai harus merealisasikan program pembangunan kilang minyak.

Meskipun Presiden Jokowi telah meneken Perpres Nomor 146 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak di Dalam Negeri pada 22 Desember 2015 lalu, namun konsistensi pemerintah dalam program pembangunan kilang tetap harus diawasi.

Pengamat energi, Fahmi Radhi mengatakan, pembangunan kilang baru bisa mengurangi impor BBM yang terus melonjak setiap tahun.

Dengan pertumbuhan konsumsi BBM sebesar 5 persen per tahun, pada 2018 diperkirakan kebutuhan BBM di dalam negeri mencapai 77 juta kiloliter (kl). Tanpa pembangunan kilang baru, ketersediaan stok aman BBM di dalam negeri hanya sebesar 40 juta kiloliter.

"Pembangunan kilang tidak boleh ditunda-tunda mengingat kebutuhan terhadap BBM di dalam negeri yang saat ini berasal dari impor terus meningkat," kata Fahmi, kepada wartawan, Jumat (5/2/2016) kemarin.

Namun menurutnya, biaya pembangunan kilang sangat besar, yakni USD 10 sampai 12 miliar untuk kapasitas 300.000 barel per hari.

Untuk itu, dia menyatakan bahwa pemerintah seharusnya lebih mendorong pembangunan kilang mini. Kilang jenis ini cukup dengan biaya pembangunan sebesar USD 50 sampai 150 juta untuk kapasitas 6.000 sampai dengan 18.000 barel per hari.

Fahmi mengatakan, dengan membangun 10 kilang mini misalnya, bisa mendapatkan kapasitas hampir 100.000 sampai 200.000 barrel per hari dengan biaya investasi yang jauh lebih rendah, jika dihitung secara proporsional per barrelnya.

Melalui konsep kilang mini, alokasi crude dengan harga di mulut sumur akan menciptakan efisiensi dalam hal memangkas biaya transportasi (seperti pada konsep mine-mouth power plant). Apalagi pembangunan kilang mini pada lokasi-lokasi sumur minyak yang tersebar di berbagai daerah dapat menciptakan nilai tambah ekonomi untuk masyarakat sekitar.

"Kilang mini adalah solusi jitu dan strategis dalam mengatasi impor BBM Indonesia yang terus melonjak. Dengan kilang mini, Indonesia akan mampu mengolah minyak secara mandiri sehingga pelan-pelan akan mengurangi impor BBM. Dengan demikian, subsidi BBM juga akan berkurang," kata Fahmi.

Sebelumnya, Direktur Pembinaan Hilir Ditjen Migas Kementerian ESDM, Setyo Rini Tri Hutami mengatakan, Kementerian ESDM akan mendukung pembangunan kilang mini.

Saat ini Kementerian ESDM sedang menyiapkan Peraturan Menteri (Permen) sebagai payung hukum pembangunan kilang mini di beberapa daerah yang memiliki sumur minyak.

"Diharapkan tahun ini, proyek tersebut dapat ditawarkan kepada swasta maupun BUMN," kata Setyo Rini, saat dihubungi di Jakarta, Kamis (4/2/2016) lalu.

Setyo menjelaskan saat ini pemerintah masih memetakan lokasi yang memiliki potensi untuk dibangun kilang mini. Targetnya, kilang-kilang mini tersebut bisa dibangun di dekat sumur minyak.

"Kami sedang siapkan Permen dan pemetaan lokasinya, sehingga sumur-sumur marginal bisa berproduksi lebih efisien," ujarnya.

Setyo Rini menjelaskan dalam perkiraan awal, terdapat delapan lokasi yang memiliki potensi untuk dibangun kilang mini. Apabila sudah terdeteksi kandungan minyaknya dan payung hukumnya sudah kuat maka Kementerian ESDM akan melelang proyek tersebut kepada swasta.

"Kalau nanti sudah siap tahun ini akan kita lelang kepada swasta dan BUMN kalau berminat sehingga dapat mendukung program ketahanan energi nasional," katanya.

Dalam rencana pemerintah, kilang mini diharapkan berkapasitas 6.000 hingga 20.000 barel per hari. Saat ini lokasi yang berpotensi untuk kilang mini seperti Riau, Sumatera Selatan, Kaltim, Jambi dan Jawa Timur.