TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Distribusi terbuka gas Elpiji bersubsidi tabung 3 kilogram (kg) dikritik.

Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mendesak PT Pertamina (Persero) selaku penyalur Elpiji mengatur distribusi agar lebih tepat sasaran.

Sejumlah anggota Komisi VI DPR menyampaikan kritikan dan masukan langsung ke direksi Pertamina, dalam rapat dengar pendapat, yang digelar Senin (22/2/2016), seperti Endang Srikarti Handayani dari Fraksi Partai Golkar, dan Primus Yustisio dari Fraksi Partai Amanat Nasional.

Hadir dalam rapat tersebut Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto, dan jajaran direksi.

Endang mengatakan, harga Elpiji di daerah, utamanya perdesaan tidak sama, atau lebih mahal dari harga yang ditetapkan di tingkat agen.

Di sisi lain, Endang bilang banyak menemukan warga kelas atas yang konsumsi gasnya masih menggunakan Elpiji 3 kg.

"Mohon Pak Dirut instruksikan lah. Orang kaya-kaya itu juga pakai Elpiji 3 kg. Apa ya tidak malu? Jadi tolong Pertamina ini agar membuat ditribusinya lebih disiplin lah," ucap Endang.

Bahkan, dia meminta direksi Pertamina untuk menyisir sendiri apa yang dia temukan di lapangan.

Menurut Endang, harusnya orang-orang kaya tersebut mengkonsumsi gas non-subsidi.

Apabila mereka menolak, sambung Endang, Pertamina bisa memberikan sanksi tegas.

Senada dengan Endang, Primus Yustisio juga menyampaikan distribusi terbuka Elpiji 3 kg rawan diselewengkan.

Malah, kata Primus, banyak masyarakat yang berhak mengkonsumsi Elpiji 3 kg di pelosok daerah yang justru sulit mengakses.

"Pendistribusian tabung 3 kg tidak menyeluruh, bahkan kami mensinyalir ada permainan, entah dari Pertamina atau agen, ya pokoknya ini tanggungjawab Pertamina," ucap Primus.

Kurang meratanya agen yang bisa menjangkau pelosok wilayah, juga membuat harga Elpiji 3 kg tidak sama.