TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang sudah betul-betul mempertimbangkan berbagai masukan dan untung rugi dari pilihannya.

Presiden Jokowi memutuskan proyek Blok Masela dibangun di darat dengan mempertimbangkan berbagai masukan dan saran yang diberikan.

Karena dengan merevisi Plant Of Development (POD), maka rencana investasi Blok Masela akan mundur.

"Akibat bisa jadi keputusan ini membuat rencana investasi masela mundur karena POD harus direvisi kembali artinya pasokan gas kita pada 2022 mungkin terkendala," ujar Fabby kepada Tribun, Rabu (23/3/2016).

Lebih lanjut kata dia, tindak lanjutnya tergantung Inpex dan Shell apakah mereka akan tetap jalan atau tidak atas keputusan baru pemerintah tersebut. 

"Tugas Menteri ESDM dan Ketua SKK adalah menyampaikan in ke investor dan mengamankan keputusan ini," jelasnya.

Pengamat ini berharap masyarakat bisa menikmati hasil gas berupa pembangunan yang didanai oleh penerimaan negara dari jualan gas tersebut. 

"Saya berharap biaya pengembangan Masela yang diputuskan di on shore benar-benar lebih murah dari off shore sehingga negara mendapatkan penerimaan yang optimal," tandasnya.

Presiden Jokowi memutuskan pembangunan kilang Blok Masela dibangun di darat, seperti yang direkomendasikan Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman Rizal Ramli

"Dari kalkulasi, dari perhitungan, dari pertimbangan yang sudah saya hitung, kami putuskan dibangun di darat," ujar Presiden di Ruang Tunggu Keberangkatan Bandar Udara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (23/3/2016).

Presiden Jokowi menjelaskan pertimbangan dari keputusan membangun kilang Blok Masela di darat, karena pemerintah menginginkan Blok Masela juga bisa memberikan nilai positif bagi masyarakat sekitar.

"Kami ingin ekonomi daerah juga ekonomi nasional, itu terimbas dari adanya pembangunan Blok Masela," kata Presiden.

"Kedua, juga pembangunan wilayah regional development juga kita ingin agar juga terkena dampak dari pembangunan besar, proyek Masela ini," kata Presiden menambahkan.

Presiden Jokowi mengatakan dirinya telah meminta kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan SKK Migas untuk menindaklanjuti keputusan yang telah diambil tersebut.

"Setelah keputusan ini, nanti akan ditindaklanjuti oleh menteri ESDM dan SKK migas. Itu yang bisa saya sampaikan siang ini," ucap Presiden.

Diberitakan Inpex Corporation akan terlambat garap Blok Masela. Pada awalnya Final Investment Decision (FID) Inpex Masela Ltd direncanakan pada 2018, bisa menjadi 2020 paling cepat.

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaku Kegiatan Hulu (SKK) Migas Amien Sunaryadi memaparkan alasan Masela mundur menggarap Masela karena belum ada revisi Plant Of Development (POD).

Amien mengatakan rencana pembangunan Lapangan Abadi dimulai minimal 2020 jika memakai Floating Liquefied Natural Gas (FLNG) atau kilang terapung di atas laut.

"Jadwal FID proyek Masela yang bernilai investasi lebih dari 14 miliar dollar AS akan mundur dua tahun yaitu akhir 2020," ujar Amien di kantor SKK Migas, Jakarta, Rabu malam (16/3/2016).

Amien memaparkan pihak Inpex Masela Ltd sudah memperhitungkan segala macam resiko politik dan ekonomi di 2020 menggunakan FLNG. Namun jika keputusan pemerintah memakai pipa di darat (onshore) Inpex akan lebih lama lagi menggarap Blok Masela.

"Kalau offshore ke tahun 2020, mundurnya lebih lama lagi, signifikan lebih lama," kata Amien.

SKK Migas pun menyayangkan dalam situasi ekonomi Indonesia sedang menggalakan investasi, ada investasi besar di depan mata harus mundur dua tahun. Keterlambatan Inpex berinvestasi menurut Amien akan berdampak kepada Indonesia bagian Timur terutama masyarakat Maluku.

"SKK Migas menyayangkan rakyat Maluku tertunda menerima manfaat proyek ini minimal dua tahun," ungkap Amien.