Laporan Wartawan Tribunnews.com, Adiatmaputra Fajar Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kawasan Free Trade Zone (FTZ) atau Zona Perdagangan Bebas yang dikelola Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BP) Batam sulit berkembang.

Banyak investasi terutama di zaman kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang diduga disetir kepentingan negara tetangga.

Ekonom asal INDEF Enny Sri Hartati memaparkan banyak pembangunan infrastruktur mulai dari pelabuhan sampai sektor migas tidak bisa dibangun di Batam.

Padahal jika kedua sektor tersebut berkembang bisa mengalahkan Singapura.

"Persoalan ada di kita, pemerintahan sebelumnya semua disetir beberapa elit saja oleh kepentingan Singapura," ujar Enny di diskusi Quo Vadis BP Batam, Jakarta, Minggu (27/3/2016).

Hal senada juga diungkapkan Program Officer Resistance and Alternative to Globalization (RAG) Edy Burmansyah.

Edy memaparkan seharusnya di zaman Presiden SBY sudah dibangun pelabuhan yang besar di wilayah BP Batam berkat kerjasama PT Pelindo II (persero) dan Hutchison Port Holding.

"Bangun Pelabuhan Tanjung Sawung, dibandingkan Johor lebih besar. Kapasitasnya bisa mencapai 4 juta TEUs. Di desain tahun 2012 tapi sampai 2014 nggak jadi dibangun," ujar Edy.

Edy menyebutkan di wilayah Batam juga seharusnya bisa dibangun kilang oleh China Petroleum.

Namun pemerintah di zaman Presiden SBY tidak memberikan insentif berupa tax holiday, sehingga investor keberatan membangun pabrik pengolahan minyak yang bisa mengurangi impor dari Singapura.

"Alasan sederhana, pemerintah tidak mau tax holiday pada China petroleum. Di zaman 2012 zaman SBY," kata Edy.