Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Kadin Nilai Otoritas Pelabuhan dan Pelindo II Tidak Serius Cabut Kebijakan Tarif Progresif

Karena belum ada revisi, maka pelaku usaha di sektor ekspor-impor masih akan ‘menikmati’ beleid PT Pelindo II yang mencekik leher.

Kadin Nilai Otoritas Pelabuhan dan Pelindo II Tidak Serius Cabut Kebijakan Tarif Progresif
TRIBUNNEWS.COM/BIAN HARNANSA
Ilustrasi - Pelabuhan bongkar muat barang di Terminal 9 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta

Pernyataan Otoritas Pelabuhan bahwa belum ada titik temu antara penyedia jasa dan pengguna, bagi Rico itu sangat tidak beralasan.

“Penyedia jasa seharusnya tidak usah di dengar masukkannya karena yang menanngung biaya adalah pengguna jasa,” ujarnya.

Rico mengaku sangat kecewa atas sikap Otoritas Pelabuhan dan Pelindo II. Pasalnya, protes keras Kadin Indonesia bersama 15 asosiasi atas penerapan tarif progresif 900 persen, tidak ditanggapi dengan serius.

“Ini bukti arogansi Pelindo II yang tetap memaksa memberlakukan tarif progresif 900%. Perusahaan plat merah jelas dilindungi pemerintah untuk meraup untung sebanyak mungkin,” ujarnya.

Ia mendesak agar Pelindo II memberlakukan tarif lama hingga Indonesia Single Risk Management (ISRM) benar-benar efektif di terapkan serta terbukti mempermudah dan mempercepat pengurusan kelengkapan dokumen untuk pengeluaran barang di pelabuhan,barulah Pelindo II bisa membuat tarif progresif.

Kadin juga meminta agar Pelindo II mematuhi Permenhub No. 117/2015 dimana dalam aturan tersebut dijelaskan soal penumpukan di berikan waktu tiga hari.

Tarif tersebut pun harus ada bench-marking agar Indonesia punya daya saing yang baik di mata dunia usaha nasional dan international.

“Kadin meminta OP dan Pelindo II bisa memaknai Paket Ekonomi XI dengan baik agar cita-cita pemerintah menurunkan dwelling time bisa terealisasi. Bukan sembarangan menetapkan tarif progresif yang tidak masuk akal,” ujarnya.

Sekjen Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ernovian G Ismy mengatakan,  tidak dicabutnya tarif progresif 900 persen tersebut menjadikan tarif di pelabuhan Tanjung Priok menjadi termahal di Asean.

"Bagaimana tidak, tarif yang berlaku di Tanjung Priok tidak ditemui di pelabuhan lainnya di negara Asean," tuturnya.

Halaman
123
Editor: Eko Sutriyanto
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas