TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -‎ Menstabilkan harga beras hingga ketangan masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah, terlebih sejak peran Bulog kini terlihat sudah tidak satu komando.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati, persoalan kelembagaan ini tidak hanya menjadi pintu masuk dalam menyelesaikan salah urus beras, dimana ‎status komando saat ini pada Bulog berbelit dan akhirnya menyulitkan menjalankan tugas utama.

"Status komando di Bulog yang ribet, Bulog akan sulit untuk menjalankan peran sebagai penstabil harga," kata Enny, Jakarta, Sabtu (24/4/2016).

Selain itu, persoalan beras juga terjadi di tingkat petani yang mengeluhkan krisis kelembagaan pada sektor hulu, seperti Balai Penyuluhan yang tidak lagi sesuai fungsinya.

Misalnya, ‎penggunaan alat mesin pertanian yang seringkali tidak dapat dimanfaatkan petani, tetapi malah dipinjamkan oleh lembaga-lembaga pertanian di berbagai daerah untuk fungsi yang berbeda.

‎"Ini adalah bentuk moral hazard, butuh kelembagaan yang optimal," katanya.

‎Lebih lanjut Enny mengatakan, persoalan lahan pertanian dan tenaga kerja pada sektor petanian yang semakin sedikit‎ turut menaikkan harga beras.