TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Ketua Asosiasi Pengusaha Pelayaran Nasional (Indonesian National Shipowners Association/INSA) Carmelita Hartoto optimistis pelayaran Indonesia terus berkembang di tengah badai krisis yang melanda pelayaran global asalkan dapat dukungan pemerintah.

Kondisi dunia pelayaran global saat ini sedang di ambang krisis. Sejumlah perusahaan raksasa dunia di sektor pelayaran bahkan mengalami kerugian, menurunkan kapasitas angkut, hingga melakukan PHK besar-besaran. Kondisi serupa juga dialami dunia pelayaran nasional.

Di sektor nasional, jelasnya, Banyak armada nasional yang idle (tidak beroperasi). Contohnya, jenis kapal tongkang batubara idle sekitar 60 persen, kapal general cargo idle 40 persen, kapal-kapal hulu migas idle 60 persen. Sisanya tetap beroperasi tapi mengalami kerugian, dan hanya sedikit sekali yang BEP (break even point) dan mendapat keuntungan.

“Di tengah kondisi seperti ini, kita mendapatkan pemantik semangat dari pemerintah Indonesia. Pemerintah mengubah arah kebijakan pembangunan nasonal yangselama ini lebih diarahkan ke pembangunan berbasis daratan (land based oriented development) yang dikenal dengan agraris, menjadi kebijakan-kebijakan pembangunan nasional yang berorientasi maritime (Maritime based oriented development),” ujar Carmelita saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) INSA, Senin (16/5/2016).

Carmelita mengatakan, INSA mengusulkan agar pemerintah melaksanakan beberapa hal agar mampu mendongkrak operasional pelayaran nasional.\

Beberapa tuntutan tersebut antara lain, mempercepat pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah, terutama yang terkait dengan infrastruktur, seperti: Pembangunan Power Plant, Pembangunan Pelabuhan, Jalan, danKapal.

Optimalisasi pengelolaan sumberdaya alam di setiap daerah, terutama di bidang energi seperti: Pengangkutan Minerba, Pengangkutan Produk Bio Diesel dan Kegiatan Hulu Migas.Bilaperlu, pemerintahdapatmemberikansubsididi bidangini.
Pemerintah juga diminta untuk memperhatikan pemerataan pertumbuhan dengan mempertimbangkan komoditi masing-masing daerah.

"Agar Lebih adil dalam berbisnis, INSA meminta ada equal treatment antara industri pelayaran di luar negeri dengan industri pelayaran dalam negeri," ujarnya.