TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia M Hanif Dhakiri (MHD) melakukan kunjungan ke negara-negara timur tengah selama sepekan kedepan sejak 22 Mei 2016.

Ada tiga agenda pokok yang bawanya, yakni upaya singkronisasi kebijakan ketenagakerjaan untuk pencegahan TKI illegal dan trafficking, perluasan penempatan pekerja formal serta penjajagan kerjasama investasi pelatihan kerja.

Hal di atas disampaikan Menteri Hanif di ruang tunggu keberangkatan internasional Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta,  Minggu (22/05/2016).

Pada lawatannya kali ini, MHD disampingi Dirjen Binapenta Herry Sudarmanto, Dirjen Binalattas Khairul Anwar dan jajarannya.

Menurut MHD, singkronisasi kebijakan antara negara-negara di timur tengah dengan kebijakan ketenagakerjaan yang ditetapkan Indonesia, penting dilakukan, agar tidak muncul masalah serius antar kedua negara.

Mengenai visa kerja, MHD mencontohkan, masih ada negara di timur tengah yang mengeluarkan visa housemaid atau pembantu rumah tangga, sedangkan Indonesia secara resmi sudah menutup dan melarang pengiriman pembantu rumah tangga ke timur tengah sejak 2015 kemarin.

"Ada juga negara yang memberi visa cleaner kepada pekerja Indonesia sedangkan di Jakarta tidak ada jenis pekerjaan resmi yang bernama cleaner. Akibatnya, pekerja yang berangkat dengan visa cleaner, pasti tidak memiliki standar kompetensi kerja. Ini masalah serius", jelas MHD.

MHD menambahkan, meskipun negara-negara timur tengah sedang turun laju ekonominya akibat harga minyak dunia yang rontok, tetapi masih potensial menjadi tempat tujuan kerja tenaga-tenaga terampil Indonesia. Karena itu, Indonesia berkepentingan melakukan loby antar negara agar pekerja formal semakin mudah diterima dengan standar penghasilan dan perlindungan yang makin layak.

"Surplus angkatan kerja nasional, sangat potensial untuk mengisi kerjasama bidang ketenagakerjaan dengan negara-negara timur tengah. Berbagai sektor strategis yang berkembang, semisal kontruksi, pariwisata, migas dan telekomunikasi, merupakan peluang pasar kerja bagi para pekerja kita disana", ujarnya.

Karena itu, lanjut menteri yang dekat dengan kalangan muda ini, diperlukan langkah-langkah diplomasi ketenagakerjaan agar para pekerja Indonesia bisa mengambil manfaat dari terbukanya pasar kerja formal di timur tengah.

Investasi Pelatihan Kerja

MHD menjelaskan akan melawat ke tiga negara; Saudi Arabia, Qatar dan Uni Emirat Arab. Diantara negara-negara timur tengah lainnya, di tiga negara inilah yang paling banyak pekerja Indonesia mengadu nasib.

Agar ke depan pekerja Indonesia memiliki kompetensi yang dibutuhkan, MHD membawa misi penting lainnya, yakni penjajagan kerjasama investasi pelatihan kerja kepada pihak pemerintah dan swasta di ketiga negara itu.

"Penting memastikan pekerja Indonesia yang bertaruh nasib di negara-negara ini memiliki kompetensi kerja sepeti yang dibutuhkan. Untuk itu, saya akan mengupayakan kerjasama investasi untuk pelatihan kerja antara negara-negara itu dengan Indonesia. Sehingga, ke depan, seluruh pekerja Indonesia yang berangkat ke luar negeri, dipastikan memiliki standar kompetensi sesuai jabatan kerja yang diinginkan," ujar MHD.