TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Kabar tentang rencana pelepasan saham PT Indo Met Coal (IMC) membuat BHP Billiton mendatangi kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Selasa sore (24/5/2016).

Petinggi BHP Biliton diterima Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot.

Presiden Direktur PT BHP Billiton Indonesia Imelda Adhisaputra menyatakan, pertemuan ini melaporkan rencana kajian strategis operasi tambang di Indonesia kepada pemerintah.

"Hanya laporan biasa. Strategic review," kata Imelda.

Imelda membantah pertemuan itu menyampaikan rencana penjualan saham IndoMet Coal termasuk rencana menghentikan operasi tambang di Kalimantan Tengah.

"Belum sampai ke arah itu. Masih strategic review," ujarnya sembari bergegas ke mobilnya. 

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot membenarkan pertemuan dengan petinggi BHP belum membicarakan rencana pelepasan saham.

"Mereka belum mengatakan begitu. Jadi eksekusinya belum jelas dan tidak bisa diomongkan begitu (mau melepas saham)," ujarnya.

Kata Bambang, BHP melaporkan rencana kajian strategis kepada pihaknya.

Kajian itu antara lain evaluasi kinerja perusahaan.

Dia menegaskan jika BHP benar melepas sahamnya maka harus melaporkan ke pemerintah. 

"Kalau ada perubahan (komposisi saham), harus minta persetujuan pemerintah," jelas Bambang. 

Kabar rencana hengkangnya BHP Billiton dari Indonesia membuat anggota Komisi VII DPR RI, Dito Ganinduto meminta Pemerintah turun tangan mengevaluasi kinerja BHP dan memanggil perusahaan tambang asal Australia tersebut.

“Tidak bisa main pergi begitu saja, harus sesuai aturan,” kata dia.