Dito mengatakan, kewajiban-kewajiban itu sudah tertuang dalam kontrak karya ketika mendapat izin penambangan.

Pemerintah juga didesak untuk tidak begitu saja menyetujui keputusan BHP untuk ‘angkat kaki’ dari Indonesia tanpa kompensasi apapun.

Kompensasi itu bisa diserahkan kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Pengamat Energi dari Reforminer Institute Komaidi Notonegoro mengatakan semestinya BHP Billiton menaati aturan main dalam melakukan bisnisnya terutama mengenai investasi mereka di Indonesia.

“Di dalam bisnis itu ada aturan mainnya, kalau mereka sudah sekian tahun belum produksi dan terus keluar tentu kan adapunishment baik dalam bentuk share-nya harus ke perusahaan nasional sekian persen,” kata Komaidi.

Investasi BHP

Saat ini, BHP Billiton menguasai 76% saham IMC, sisanya dimiliki PT Adaro Energy Tbk. PT IMC memegang tujuh konsesi PKP2B proyek batubara di Kalimantan.

Yakni, PT Lahai Coal, PT Ratah Coal, PT Juloi Coal, PT Pari Coal, PT Sumber Barito Coal, PT Kalteng Coal dan PT Maruwai Coal.

BHP Billiton merupakan pemegang saham terbesar di proyek PT Indomet Coal yang berada di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

Di tahun 2010, BHP Billiton melepas 25 persen saham PT IMC ke PT Adaro Energy Tbk senilai US$ 335 juta.

Melakukan eksplorasi sejak tahun 1997, IMC baru melakukan penjualan komersial batubara perdana pada September 2015 lalu.

Selama 20 tahun memegang konsesi 7 proyek pertambangan, BHP Billiton baru menggelontorkan investasi US$ 100 juta di PT Lahai Coal yang berlokasi di Haju, Kalimantan. Sementara di 6 proyek lainnya masih belum bisa menghasilkan.

Berdasarkan data tersebut, para analis menilai BHP Billiton sebenarnya sudah berpotensi mendapat keuntungan US$ 200 juta dari investasinya di IMC.

Hasil tersebut diperoleh dari transaksi penjualan saham kepada PT PT Adaro Energy senilai US$ 335 juta dan dengan mempertimbangkan investasi yang telah mereka keluarkan hanya sebesar US$ 100 juta.