TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Dengan alasan tidak ada pilihan, pemerintah bersikeras akan mencabut subsidi bagi pelanggan listrik 900 Volt Ampere (VA).

Hasil rapat terbatas soal kelistrikan di Istana Negara, Rabu (22/6/2016) menyebutkan ditolaknya permintaan pemerintah menaikkan anggaran subsidi listrik menjadi Rp 57 triliun mengharuskan pemerintah mencabut subsidi listrik bagi pelanggan 900 VA.

"Dengan anggaran subsidi listrik tetap Rp 38,4 triliun, PLN tak boleh merugi. Ini menjadi poin pemerintah," ujar Menteri Energi dan Mineral Sudirman Said beralasan, Rabu (22/6/2016).

Pemerintah kini tengah menghitung ulang kelayakan penerima subsidi listrik bagi pelanggan 900 VA.

Catatan sementara pemerintah,  sebanyak 70 persen pelanggan listrik 900 VA adalah masyarakat yang mampu secara ekonomi, dan seharusnya tidak menikmati subsidi listrik dari negara.

Jumlah itu setara dengan 18 juta pelanggan listrik. Hanya, dari jumlah itu, hasil identifikasi saat ini, ada 260.000 pelanggan 900 VA tetap bisa menerima subsidi pemerintah.

"Angkanya ada, cuma pesan Pak Presiden dikaji sekali lagi, hingga yakin yang menerima subsidi betul-betul berhak," ujar Sudirman.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengintruksikan kementerian terkait untuk cermat menghitung jumlah pelanggan yang betul-betul layak menerima subsidi.

"Jangan sampai ada  perbedaan data sehingga keputusannya menjadi keliru," pesan Jokowi.

Saat ini,  ada  perbedaan data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan PLN atas penerima subsidi.

Kaji ulang akan dilakukan Kementerian ESDM bersama dengan Kementerian Koordinator Perekonomian, sesuai permintaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Belum ingin menjabarkan detail rencana pengalihan subsidi, Menko  Darmin Nasution mengatakan, rumusan subsidi akan difinalkan pekan depan. "Senin (27/6/2016) depan akan kami lakukan," ujar dia.

Jawaban sedikit lebih gamblang datang dari Jokowi.

Kata Presiden,  jika penyaluran subsidi tepat sasaran, pemerintah bisa mengalokasikan dana subsidi untuk percepatan pembangunan program pembangkit listrik 35.000 MW.

"Dengan begitu,  manfaat subsidi bisa langsung dirasakan masyarakat," ujar Jokowi.

Persoalannya, DPR tak hanya menolak tambahan dana subsidi di revisi anggaran 2016.

DPR juga menolak pencabutan subsidi 900 VA dengan alasan untuk mendongkrak daya beli masyarakat.

Reporter: Muhammad Yaz