TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) ternyata tak mengabaikan suara industri hasil tembakau (IHT).

Buktinya, Jokowi masih mau merespons surat yang dikirm Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) bulan lalu.

Dalam suratnya, GAPPRI meminta agar pemerintah memperhatikan industri hasil tembakau selalu diganggu kelompok-kelompok yang dibiayai korporasi asing. Padahal IHT berkontribusi besar terhadap ekonomi.

Melalui surat balasannya, Jokowi meminta Sekretariat Negara untuk menindaklanjuti keluhan IHT melalui Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perindustrian.

"Bersama ini kami sampaikan surat pengurus Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia untuk memperoleh penanganan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perindustrian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis isi surat Setneg tertanggal 20 Juni, yang juga ditembuskan ke Direktur Jenderal Bea Cukai, Kementerian Keuangan, dikutip Rabu (29/6).

Dalam surat yang dikirim ke Presiden Jokowi, Gappri menilai bahwa semakin gencarnya pemberitaan dan propaganda negatif oleh gerakan anti tembakau bermuara dari kekuatan asing yang dikategorikan 'proxy war' memprovokasi lembaga resmi pemerintah baik legislatif maupun eksekutif sehingga terbit kebijakan kebijakan yang tidak rasional lagi.

Target kampanye nagatif itu, agar Indonesia dipaksa meratifikasi dan mengaksesi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC), traktar 100 persen buatan asing, yang akan berujung pada musnahnya industri kretek dan kontribusinya bagi negara. Gappri meyakini bahwa asing tidak menghendaki Indonesia berjaya.

Kemudian, mengaitkan industri rokok dengan peraturan kesehatan, bagai bola salju liar merusak industri kretek. Padahal, dampak kesehatan dari asap knalpot, juga lebih membahayakan, termasuk makanan minuman junkfood dan berformalin. Produk-produk konsumsi seperti tak mendapat perhatian serius dari Kementerian Kesehatan.

"Kami mohon Presiden berkenan memandang lebih arif dan jeli terhadap kampanye hitam kelompok anti tembakau agar Indonesia meratifikasi dan aksesi FCTC. Jika aksesi, maka kehilangan kedaulatan atas industri rokok kretek nasional. FCTC tak lebih dari siasat dagang mutakhir rezim ekonomi kapitalis dengan biaya murah melalui regulasi yang dilakukan perusahaan farmasi," tulis Ketua GAPPRI, Ismanu Soemiran kepada Presiden.

Ketua GAPPRI Ismanu Soemiran yang dihubungi media mengapresiasi respon Presiden tersebut. "Kami berterima kasih atas perhatian Bapak Presiden Jokowi. Kami berharap apa yang menjadi keresahan kami tersebut bisa diselesaikan oleh kementerian terkait," ujar Ismanu, Rabu (29/6).(Yudho Winarto)