TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akhirnya menerbitkan Peraturan Menteri ESDM nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Harga dan Pengguna Gas Bumi Tertentu. Ini artinya, harga gas industri benar-benar turun.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM IGN Wiratmaja Puja menjelaskan, semua kontrak-kontrak hulu migas bisa turun maksimal menjadi 6 dolar AS per juta kaki kubik (mmbtu).

Alhasil, "Ada 36 kontrak hulu yang sudah disisir nilai kontraknya, dan bisa turun harga" ungkap dia, Kamis (30/6).

Selain harga gas yang dari hulu turun, ada juga harga gas dari PT Pertamina Gas dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk juga ikut turun.

"Belum diputuskan teknisnya. Masih diskusi dengan Kementerian Perindustrian, kontrak mana saja yang akan diamandemen," katanya.

Langkah selanjutnya, Kementerian ESDM dan Perindustrian akan bekerjasama agar memastikan aturan ini jalan.

"Kami bentuk task force yang terdiri dari Perindustrian, Keuangan, SKK Migas, BPH Migas, Menko Perekonomian, dan ESDM untuk memantau ini," imbuh dia.

Penurunan harga gas ke industri akan berakibat pada berkurangnya penerimaan negara.

Apalagi, terbuka kemungkinan industri penerima gas murah akan bertambah.

Ada enam industri yang bisa menerima harga gas murah. Yakni: industri pupuk, industri petrokimia, industri kimia dasar, industri baja, industri keramik, industri kaca, dan industri sarung tangan karet.

"Kami harus tunggu hasil kerja tim task force berapa pengurangan negara dan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi," ujar Wiratmaja.

Dalam perkiraan Kementerian ESDM potensi pengurangan penerimaan negara dari perubahan harga gas bisa mencapai Rp 6 triliun–Rp 13 triliun.

Penurunan harga juga berlaku bagi gas di hulu yang harganya di atas 6 dolar AS per MMBTU.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, volume gas dengan harga antara 6-7 dolar AS per mmbtu mencapai 322 mmbtu per hari. Sedangkan volume gas dengan harga 7 dolar AS-8,3 dolar AS per mmbtu sebanyak 98 mmbtu per hari.