TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -‎ Ekonom BNI Securities Heru Irvansyah ‎menyarankan pemerintah untuk mengarahkan dana repatriasi untuk masuk ke dalam Surat Utang Negara (SUN), dibandingkan ke instrumen saham.

"Dananya kan bisa ke perbankan, obligasi, saham, saya sukanya ke SUN karena pemerintah punya kontrol penuh. Kalau ke saham enggak bisa dikontrol," kata Heru saat ditemui di gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (18/7/2016).

Menurut Heru, masuknya dana repatriasi ke SUN maka pemerintah dapat menggunakannya untuk menutupi kekurangan APBN ‎yang lebih diperuntukan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah.

"Kita ingin tax amnesty ini untuk pembangunan infrastruktur agar terjadi multiplier effect dan jangan disalahgunakan misalnya untuk perjalanan dinas. Jadi ini harus disampaikan oleh pemerintah," kata Heru.

Heru melihat pemerintah cukup optimis dalam menjalankan kebijakan tax amnesty, mengingat telah memegang data-data wajib pajak secara valid dan memperkirakan dana yang masuk hingga ribuan triliun.

"Dana repatriasi mencapai 1.000 triliun memang agak optimis, karena berdasarkan perhitungan kami di BNI Securities sekitar Rp 250 triliun‎ untuk repatriasi saja," tutur Heru.

Ada tiga pintu masuk sebagai instrumen investasi bagi dana repatriasi‎ yaitu perbankan, perusahaan efek (broker), dan manajemen investasi.