Kementerian BUMN Rombak Holding Perkebunan
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merombak Holding perusahaan PT Perkebunan Nusantara
Penulis: Adiatmaputra Fajar Pratama
Editor: Sanusi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merombak Holding perusahaan PT Perkebunan Nusantara (PTPN).
Hal ini mulai dari pemangkasan jumlah direksi, yang sebelumnya total direksi seluruh PTPN berkisar 70 orang, sekarang hanya sekitar 30 orang termasuk direksi pada induk usaha (holding).
Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN Wahyu Kuncoro memaparkan langkah tersebut diambil agar perseroan lebih efisien. Selain itu Wahyu berharap holding perkebunan ini mampu bersaing dengan swasta.
“Terjadi pengurangan besar-besaran," ujar Wahyu di Jakarta, Senin (18/7/2016).
Induk Holding BUMN PTPN yaitu PTPN III, membawahi anak usaha sebanyak 13 PTPN lainnya yang tersebar di wilayah Sumatera, Jawa dan Kalimantan.
Transformasi awal dilakukan dengan memangkas jumlah direksi pada seluruh anak usaha menjadi masing-masing hanya tiga orang dari sebelumnya setiap PTPN berjumlah 5 direksi.
Direktur Utama Holding PTPN Elia Massa Manik memaparkan perombakan harus dilakukan. Karena tujuannya pembentukan holding menurut Elia untuk mendorong bisnis setiap PTPN dari I sampai VIII dan mengembangkan sektor hulu.
Seperti diketahui, tahun lalu PTPN secara konsolidasi mencatat pendapatan Rp 37 triliun namun merugi Rp 615 miliar. Di mana, sawit menyumbang kontribusi pendapatan terbesar hingga Rp 22 triliun.
“Dari 14 PTPN hanya 6 perusahaan yang membukukan keuntungan. Sedangkan sebanyak 8 PTPN menderita kerugian. Ini tidak bisa dibiarkan, harus dicari terobosan baru,” papar Elia.
Saat ini PTPN 95 persen bergerak pada di sektor hulu yang didominasi industri kelapa sawit, sehingga yang perlu dikejar dan digenjot adalah dari sisi kapasitas.
Tingkat produktivitas PTPN saat ini mencapai rata-rata 18,5 ton per ha, masih jauh lebih rendah dibanding produktivitas perkebunan swasta yang mencapai 24 ton per ha.