TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Serikat Pekerja Asosiasi Pilot Lion Group (SP-APLG) menegaskan adanya masalah kronis dalam manajemen Lion Air.

Hal ini mengacu kepada insiden delay beberapa penerbangan Lion Air yang memicu kemarahan para calon penumpang pada hari Minggu kemarin (31/7/2016).

"Insiden tersebut secara langsung maupun tidak langsung berkorelasi dengan permasalahan ketenagakerjaan yang sedang dihadapi para pilot SP-APLG saat ini," ujar Ketua Serikat Pekerja Asosiasi Pilot Lion Group (APLG) Eki Adriansjah, Selasa (2/8/2016).

SP-APLG berpandangan bahwa Lion Air yang masuk pengelolaan industri penerbangan, seharusnya mengikuti kaidah-kaidah tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

Selain itu Lion Air kata Eki harus menaati seluruh regulasi dan perundangan yang berlaku, terlebih lagi karena industri ini sangat terkait dengan kepentingan dan keselamatan orang banyak.

"Pada kenyataannya SP-APLG merasakan hal tersebut tidak tercermin dalam praktik manajemen Lion Air selama ini, khususnya dalam aspek ketenagakerjaan," kata Eki.

Untuk itu SP-APLG menyerukan kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk dapat menyikapi persoalan ini secara serius.

SP-APLG siap memaparkan secara terbuka berbagai permasalahan di Lion Air yang pada dasarnya tidak hanya merugikan para pilot dan pekerja Lion Air tetapi juga merugikan publik sebagai pengguna jasa Lion Air.

Sebagai informasi, terkait dengan adanya perselisihan hubungan industrial antara SP-APLG dan manajemen Lion Air, saat ini tengah ditempuh upaya penyelesaian melalui mekanisme tripartit.

Pertemuan tripartit ini dimediasi oleh Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta setelah upaya penyelesaian bipartit yang ditawarkan oleh SP-APLG tidak mendapat respon positif dari pihak manajemen Lion Air.

"Rabu (3/8) mendatang direncanakan akan diadakan kembali pertemuan tripartit keempat di kantor Suku Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta," kata Eki.

SP-APLG juga sudah menyampaikan laporan ke Komisi IX DPR, dan sudah mendapatkan jadwal RDPU bersama manajemen Lion Air.

Tetapi karena pihak manajemen tidak datang, maka Komisi IX DPR akan menjadwalkan ulang agenda RDPU setelah masa reses.

SP-APLG akan terus all out memperjuangkan hak-haknya yang dirugikan akibat sikap dan tindakan manajemen Lion Air yang tidak transparan, sewenang-wenang dan intimidatif.

Beberapa diantaranya adalah indikasi manipulasi data penghasilan pilot yang dilaporkan pihak Lion Air kepada BPJS Ketenagakerjaan, tidak diberikannya jadwal terbang tanpa alasan yang jelas kepada 19 pilot sejak pertengahan Mei lalu hingga hari ini, pasca tindakan sebagian pilot SP-APLG yang menunda terbang pada 10 Mei 2016 lalu.

"Tidak cukup sampai di situ, pihak manajemen juga melakukan upaya 'kriminalisasi' terhadap para pilot melalui pengaduan ke Bareskrim Polri dengan tuduhan yang mengada-ada," kata Eki.