Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Bisnis

Bulan Ini Pemerintah Akan Keluarkan Paket Ekonomi Baru Le-13, Kali Ini E-commerce dan Rumah Murah

Ada beberapa paket yang pelaksanaannya tidak berdampak sesuai harapan dan aturannya tidak sinkron dengan aturan lain.

Editor: Choirul Arifin
zoom-in Bulan Ini Pemerintah Akan Keluarkan Paket Ekonomi Baru Le-13, Kali Ini E-commerce dan Rumah Murah
Tribunnews.com/ Imanuel Nicolas Manafe
Kepala Staf Presiden Teten Masduki 

Realisasi sejumlah Paket Kebijakan Ekonomi yang dirilis Pemerintah sampai saat ini masih bermasalah. Namun itu tak menghalangi Pemerintahan Presiden Jokowi untuk kembali meluncurkan paket ekonomi.

Kali ini yang akan dirilis bulan Agustus ini adalah Paket Kebijakan Ekonomi ke-13.

Darmin Nasution, Menko Perekonomian membenarkan tentang kabar akan dirilisnya Paket Kebijakan Ekonomi ke-13 tersebut bulan Agustus ini.

Teten Masduki, Kepala Staf Kepresidenan mengatakan, setidaknya akan ada dua paket ekonomi yang diluncurkan.

"Pertama, mengenai e-commerce," katanya di Jakarta Selasa (2/8/2016).

Kedua, mengenai pembangunan rumah murah. Teten mengatakan, sebelum diumumkan, paket tersebut akan diusulkan ke Presiden Joko Widodo terlebih dahulu.

Sementara itu, di tengah rencana pemerintah meluncurkan paket ekonomi ke- 13, Pokja III Satgas Percepatan dan Efektifitas Pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi menyatakan, tingkat kepuasan dunia usaha terhadap selusin paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan pemerintah masih rendah.

BERITA REKOMENDASI

Berdasar hasil survei oleh Pokja III, tingkat kepuasan dunia usaha masih di bawah 50%.

Raden Pardede, Wakil Ketua Pokja III Mengatakan, mayoritas pengusaha masih belum yakin dengan keseriusan pemerintah dalam melaksanakan paket yang mereka keluarkan.

Salah satu keraguan itu dirasakan kalangan dunia usaha terhadap proses pemangkasan ijin investasi.

Raden mengatakan walau pemerintah pusat sudah memangkas ijin investasi di pusat, tapi kebijakan tersebut tidak disinkronkan dengan daerah.

Alhasil, walau proses perijinan dipusat sudah cepat, itu belum bermanfaat penuh.

"Karena begitu pusat selesai di daerah itu tidak melanjutkan, mulai dari nol lagi. Ini percuma karena proyek kan di daerah semua," katanya di Jakarta Selasa (2/8/2016).

Selain soal perijinan, Kekecewaan dunia usaha juga dipicu oleh masalah efektifitas pelaksanaan paket.

Menurutnya, ada beberapa paket yang pelaksanaannya tidak berdampak sesuai harapan dan aturannya tidak sinkron dengan aturan lain.

 
Reporter Agus Triyono
Editor Adi Wika

Sumber: Kontan
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas