TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Himpunan Pengusaha Indonesia (HIPMI) mengadakan Seminar Nasional Tax Amnesty guna mensosialisasikan program ini kepada seluruh anggota di seluruh Indonesia.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi langkah HIPMI menggelar sosialisasi program pengampunan pajak atau tax amnesty. Bahkan dia mengucapkan terima kasih atas pengakuan kesalahan pengusaha yang selama ini tidak taat membayar pajak dan ingin menebus dosa tersebut melalui tax amnesty.

"Terima kasih atas pengakuan dosa pengusaha yang belum sepenuhnya comply (patuh)," ujar Sri Mulyani saat memberi sambutan di acara Seminar Nasional Tax Amnesty HIPMI di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (5/8/2016).

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan rasa hormatnya kepada organisasi sebesar HIPMI yang dinilainya peduli program tax amnesty.

“Ini momentum yang baik, menjadi sejarah yang baik karena HIPMI mendukung program ini,” kata Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Lebih lanjut, Sri Mulyani juga menilai wajar jika penerimaan negara mengerut lantaran salah satunya tercermin dari pelemahan komoditas.

“Saatnya kita menatap kedepan, tentu tujuannya adalah tax amnesty masuk tanpa mengerutkan ekonomi, sehingga diharapkan menjadi gerbang tax reform dan membuat semua pemain lega menjadi the real tax player,” ungkapnya.

Ketua HIPMI Tax Center, Ajib Hamdani menyatakan Ia akan memaksimalkan anggotanya untuk solid bersosialisasi keliling Indonesia dalam mensukseskan program Tax Amnesty.

“Sejak 1984 kita sepakat perpajakan cenderung berkutat pada self assessment. Kita lapor sendiri dan rentan banyak timbul kesalahan masa lalu. Kami pikir tax amnesty inilah jalan tengah yang dirasa tepat agar menjadi gerbang tax reform, sehingga kedepan bakal bagus. Apalagi langsung dibawah gerbong Ibu Menkeu,” ungkap Ajib.

Senada dengan Ajib, Ketua Umum BPP HIPMI Bahlil Lahadalia menyampaikan sejak awal HIPMI memang mendukung tax amnesty dengan asumsi berkeadilan. Padahal saat gaung tax amnesty masih kecil, banyak asosiasi yang jarang menyuarakan dukungannya pada tax amnesty.

Sekitar 70 persen pemasukan Negara dari pajak. Presentase itu kebanyakan tentu diambil dari pebisnis. Sayangnya, jumlah pebisnis nasional masih kurang, tepatnya sekitar 5,8 juta pengusaha atau seatara tak sampai 2 persen. Maka dari itu, jumlah pengusaha baru harus digenjot, tambahnya.

“Pajak ini salah satu sumber terbesarnya dari kalangan pengusaha. Kami sarankan, sebaiknya ada satu kementerian khusus yang difokuskan untuk mendorong jumlah pengusaha atau UMKM,” ujar Bahlil.