TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengapresiasi langkah pemerintah yang melakukan merivisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 sebesar Rp 133,8 triliun.

‎Peneliti Indef Berly Martawardaya mengatakan, ‎dalam prinsip ekonomi makro yang mendasar, ketika sedang terjadi perlambatan ekonomi dan kegiatan perusahaan swasta melemah maka pemerintah harus memberikan stimulus agar roda perekonomian kembali bergerak.

"‎Jadi sekarang waktunya menciptakan APBN yang kredibel, APBN-P yang kemarin itu saya melihatnya terlalu optimis," kata Berly dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (6/8/2016).

Menurut Berly, perlambatan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri sudah terjadi sejak 2011 hingga saat ini, sehingga diperlukan langkah yang tepat oleh pemerintah untuk mendongkrak ekonomi.

"Mendorong pertumbuhan itu enggak mudah. Jadi dengan APBN yang kredibel membuat semuanya menjadi tenang dan membuat semuanya bersama-sama bergerak membagi-bagi tugas (swasta-pemerintah-masyarakat)," ujarnya.

‎Dalam rapat ‎Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla beberapa waktu lalu, memutuskan untuk merevisi APBN-P 2016 sebesar Rp 133,8 triliun.

Revisi tersebut dilakukan atas dasar penerimaan pajak pada tahun ini yang tidak akan tercapai, sehingga belanja kementerian/lembaga akan dipangkas Rp 65 triliun dan belanja ke daerah sekitar Rp 68 triliun.