Belum lagi nasib tender-tender pembangkit lainnya yang sampai saat ini PLN belum juga memulai proses prakualifikasinya seperti Jawa 3, Pembangkit Dumai, Pembangkit Sumbagut, dan Pembangkit Jawa Bali 4.

Untuk itu, Fabby menyarankan pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM, untuk benar-benar mengawasi PLN dalam menjalankan program ini. "PLN dalam memberikan procurement tender, harusnya mencari cara dan terobosan agar procurement dan bidding bisa berjalan lebih cepat," sarannya.

Jika kondisinya dibiarkan seperti ini, akan berbahaya bagi pertumbuhan ekonomi nasional. "Kalau ketertinggalan supply dengan demand trus terjadi, maka pengaruhnya adalah 2018-2019 itu di beberapa tempat krisis listrik akan bertambah parah," katanya.

Di tahun 2018 saja, diperkirakan sudah ada ancaman defisit pasokan listrik untuk wilayah Jawa-Bali. PLN tentu harus sadar bahwa potensi defisit pasokan listrik dan elektrifikasi di Indonesia disebabkan oleh 2 area bisnis utama yang saat ini menjadi tanggung jawabnya, yakni pembangkitan dan transmisi-distribusi listrik.

Perlu diketahui hingga saat ini di sektor pembangkitan dan transmisi-distribusi kinerja PLN masing-masing hanya 1% dan 6 persen.

Jika PLN tidak fokus pada tanggung jawabnya serta menjalankan pola serta kerjanya seperti saat ini maka bukan tidak mungkin pada tahun 2019 kinerja PLN di area pembangunan pembangkit hanya 10.000 MW atau tak mencapai sepertiganya dari target.

Sementara di sektor transmisi dan distribusi yang dicapai hanya di bawah 20.000 kms atau hanya sekitar 40 persen saja. (Hendra Gunawan)