TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Guru besar UI Iwa Garniwa meminta pemerintah sebaiknya membesarkan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dibandingkan menggabungkannya dengan PT Pertamina (Persero) melalui skema perusahaan induk (holding).

"Penggabungan PGN ke Pertamina tidak mudah," katanya di Jakarta, Selasa (22/8/2016).

Menurut dia, saham PGN sebagian sudah menjadi kepunyaan publik, sehingga Pertamina harus membeli dulu saham tersebut.

"Saya kira bukan hal yang mudah untuk membelinya karena status saham publik. Andai bisa dibeli, harga jual sahamnya pasti tinggi dan akan menjadi masalah keuangan bagi Pertamina sendiri," ujarnya.

Di sisi lain, lanjutnya, opsi PGN dilebur dengan anak usaha Pertamina, PT Pertagas atau berdiri sendiri pascapenggabungan juga bukan perkara mudah, mengingat selama ini kedua perusahaan tersebut cenderung bersaing, sehingga bakal menimbulkan masalah organisasi.

Oleh karena itu, lebih baik pemerintah membesarkan PGN sebagai BUMN tersendiri yang mengelola hilir gas.

"Sedang, Pertamina fokus pada pengelolaan minyak baik hulu dan hilir serta gas di hulunya," ujarnya.

Hal senada sebelumnya dikemukakan ekonom UI Faisal Basri.
Ia meminta pemerintah kembali ke skenario awal pembentukan "holding" BUMN energi yakni PGN mengakuisisi Pertagas.

Faisal mengatakan, sebaiknya pemerintah mendorong Pertamina lebih fokus di hulu dengan menggalakkan ekplorasi, eksploitasi, dan pemilikan ladang minyak dengan cadangan besar di luar negeri yang bisa memasok kebutuhan kilang di dalam negeri.

Sementara, PGN bisa lebih kokoh di hilir sebagai perusahaan utilitas yang memasok gas untuk rumah tangga, industri, dan bisnis.

"Dengan skenario itu agaknya bauran energi (energy mix) akan menjadi lebih progresif," kata Faisal.