TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani menyatakan, China bakal menjadi investor asing terbesar di Indonesia pada dasawarsa mendatang.

"Komitmen Presiden Jokowi memangkas jalur birokrasi dan pengurusan izin telah menumbuhkan harapan besar bagi kalangan pengusaha Tiongkok. Mereka sangat antusias untuk meningkatkan investasi di Indonesia," kata Rosan, Senin (5/9/2016) di Jakarta.

Pernyataan itu disampaikan Rosan menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat bertemu ratusan pengusaha China di forum bisnis Indonesia-Tiongkok di Shanghai, Tiongkok akhir pekan lalu.

Rosan yang juga hadir pada pertemuan itu mengungkapkan, Presiden Jokowi secara langsung memberikan jaminan kepada pengusaha Tiongkok mengenai berbagai kemudahan investasi.

Apa saja?

- Layanan izin investasi 3 Jam

- Layanan jalur hijau

- Lemudahan investasi langsung konstruksi (KLIK)

- Regulasi investasi yang lebih terbuka melalui perbaikan daftar negatif investasi (DNI) untuk mempermudah arus masuk investasi China ke dalam negeri.

"Memang masih ada kendala, terutama bahasa dan kemitraan. Tapi, saya yakin hal itu akan dapat teratasi. Satu hal yang harus dicermati adalah Indonesia kini menjadi salah satu negara tujuan investasi paling menarik bagi Tiongkok," kata Rosan.

Mengutip data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan mengatakan, realisasi investasi asing pada triwulan II 2016 menunjukkan, China kini berada pada urutan keempat setelah Singapura, Jepang, dan Hong Kong.

Nilai investasi China mencapai 549 juta dollar yang tersebar di 499 proyek.

Singapura berada di urutan teratas dengan investasi senilai 2 miliar dollar untuk 1.927 proyek, menyusul Jepang 1,3 miliar dollar dan Hong Kong 597 juta dollar.

"Investasi Tiongkok naik sangat signifikan. Pencapaian Tiongkok melampaui Malaysia yang nilai investasinya 393 juta dollar dan Belanda 346 juta dollar," jelas Rosan.

Di sisi lain, Rosan mengaku sangat mengapresiasi konsistensi Presiden Jokowi untuk tetap menyinergikan kebijakan fiskal, moneter, dan reformasi struktural bagi perbaikan ekonomi nasional.

Keterpaduan kebijakan fiskal dan moneter selain dapat mendorong pergerakan sektor riil, juga akan memacu pertumbuhan investasi, produksi, distribusi, dan konsumsi.

"Saya yakin, konsistensi pemerintah memperbaiki pertumbuhan ekonomi akan berdampak luas. Setiap kebijakan ekonomi harus mendorong pertumbuhan yang solid dan inklusif," tambahnya.

Dikatakan, sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia dapat berperan aktif mendorong pertumbuhan ekonomi global.

"Tekad pemerintah menjaga perekonomian nasional lebih terbuka dan kompetitif harus didukung," kata Rosan.

Penulis: Iwan Supriyatna