TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rancangan APBN 2017 menyebutkan, kuota elpiji 3 kg dinaikan dari 6,25 juta metrik ton jadi 7,069 juta metrk ton. Hal itu pun menuai protes dari Komisi VII DPR RI.

Menanggapi protes tersebut, Plt Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Luhut Binsar Pandjaitan menilai kuota tersebut naik karena kesalahan Instruksi Presiden (Inpres). Pasalnya di dalam Inpres tersebut menyebutkan distribusi elpiji 3 kg untuk keluarga dan rumah tangga saja.

"Dalam Inpres mungkin kita teledor. Disebutkan kita subsidi untuk keluarga dan rumah tangga. Harusnya keluarga miskin dan rumah tangga," ujar Luhut di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Jakarta, Selasa (6/9/2016).

Luhut pun setuju dengan Komisi VII DPR RI untuk mengurangi kuota elpiji 3 kg. Hal tersebut sejalan dengan efisiensi dan penghematan anggaran negara.

"Pada intinya jangan mengeluarkan sesuatu tidak perlu dikeluarkan," kata Luhut.

Luhut pun menargetkan penghematan anggaran Rp 18 triliun di 2018 dari elpiji subsidi 3 kg. Karena hal itu pemerintah saat ini sampai tahun depan mulai mensosialisasikan mengenai pembatasan konsumsi elpiji.

"Penghematan bisa Rp 18 triliun, supaya dampaknya pada rakyat. Saya sampaikan berkali-kali bukan hanya pembicaraan ekonomi tapi pemerataan," papar Luhut.