Proyek senilai 2 miliar dolar AS menurut Fahmy harus bisa dikerjakan oleh perusahaan yang kompeten.

"PLN harus adil menentukan pemenangnya," kata Fahmy.

Dalam tender tersebut anak usaha PLN, PJB ikut bergabung bersama Mitsubishi dan PT Rukun Raharja.

Sedangkan peserta lainnya adalah Pertamina yang bergabung bersama Marubeni dan GE (General Electric), PT Adaro Indonesia Tbk dengan perusahaan asal Singapura Sembcorp dan konsorsium PT Medco Power bersama perusahaan asal Qatar, Nebras Power.

Menurut Fahmy anak usaha PLN, PT Pembangkitan Jawa Bali harus dipantau kembali oleh pemerintah. Karena mereka ikut dalam tender PLTGU Jawa 1.

"Jangan sampai PLN memihak PJB karena anak usaha sendiri," kata Fahmy.

Fahmy menambahkan jika dibandingkan konsorsium PJB, tim dari Pertamina lebih unggul dalam pembangunan dan pengoperasian listrik.

Apalagi kata Fahmy ada perusahaan BUMN yang terlibat dalam proyek tersebut bisa lebih menjamin kompetensinya.

"Kemampuan Marubeni dan GE dipadukan dengan BUMN nasional Pertamina sudah menjamin kehandalan konsorsium itu," papar Fahmy.

Di sisi lain, Ketua Komisi VII DPR RI, Gus Irawan berharap PT Pertamina bisa mendapatkan proyek tender tender PLTGU Jawa 1. Hal yang dibutuhkan menurut Gus adalah penerapan tender yang dilakukan secara adil dan terbuka.

“Tentu itu menambah point bagi Pertamina untuk bisa menang,” ujar Gus Irawan.

Menurutnya, hal yang terpenting sesungguhnya prosesnya berjalan fair dan lancar dalam pembangunannya sehingga target operasi dapat terpenuhi.

“Ini merupakan bagian penting dalam proyek tersebut,” ungkap Gus.