TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Pemerintah akan membuka peluang bagi juru ukur tanah independen dalam percepatan sertifikasi tanah. Soalnya, jumlah juru ukur yang dimiliki pemerintah sedikit.

"Hanya 2.000 orang saja di seluruh Indonesia dan sekarang sebagian sudah jadi pejabat," kata Sofyan Djalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang akhir pekan kemarin.

Sofyan mengatakan, untuk membuka peluang tersebut dalam pekan ini, pihaknya akan mengeluarkan peraturan menteri baru.

Peraturan menteri tersebut akan berisi ketentuan bahwa seseorang yang mempunyai keahlian di bidang geodesi dan pengukuran tanah akan disertifikasi pemerintah untuk jadi juru ukur.

Mereka akan diangkat pemerintah menjadi juru ukur bersertifikasi non PNS. Sofyan berharap, dengan kebijakan ini per tahun jumlah juru ukur bisa ditingkatkan jadi 3000.

"Sehingga dalam waktu beberapa tahun bisa bertambah 10000 dan tidak ada alasan lagi serifikasi terganjal juru ukur," katanya.

Pemerintah ingin melakukan sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin secara besar- besaran. Mereka menargetkan bisa mensertifikasi lima juta bidang tanah per tahun.

Presidem Jokowi mengakui target tersebut tidak mudah, sebab pemerintah memiliki keterbatasan jumlah juru ukur dan anggaran.

 
Reporter Agus Triyono
Editor Adi Wikanto