TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Fadel Muhammad berharap proses lelang proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) adil dan terbuka. Politisi dari Fraksi Golkar ini, mengutamakan perusahaan dalam negeri.

"Yang mengajukan penawaran terbaik kita lihat saja dan utamakan dalam negeri," ujar Fadel di Jakarta, Rabu (14/9/2016).

Sebelumnya diketahui peserta konsorsium mega proyek tersebut diikuti, 1. PT Pertamina, Marubeni, Sojitz, General Electric; 2. Medco, Korea Power Electric Corporation (Kepco) dan Nebras Power Qatar; 3. Mitsubishi, PJB, Rukun Raharja; 4. Adaro, Sembcorp.

PLN merilis untuk lelang PLTGU Jawa 1 menggunakan konsep integrasi atau sering disebutnya satu paket. Artinya, seluruh proyek itu akan dikerjakan oleh satu kontraktor. Tetapi, konsep tersebut mengalami perubahan ketika lelang itu akan dibuka pada 25 Juli 2016.

Perubahan paket ini menyebabkan kerugian PT Pertamina karena sudah membayar 1,5 juta dollar AS untuk membangun konsorsium dengan Total Gas&Power dalam penyediaan gas.

Pada Juli 2016, PLN secara resmi mengumumkan perubahan jadwal submit dokumen untuk tender proyek PLTGU Jawa 1 yang semula 25 Juli lalu menjadi 25 Agustus 2016.

Sesuai RFP dari PLN yang dibuat konsultan Ernst&Young sebagai kuasa PLN untuk melelang pekerjaan PLTGU Jawa 1, rencana titik serah listrik bisa dilakukan di dua titik, yaitu Muara Tawar dan Cibatu Baru (dekat dengan Cilamaya).

Dua titik serah ini telah mempertimbangkan efisiensi pembangunan PLTGU. Peluang lokasi ini sebenarnya sangat menguntungkan bagi konsorsium Pertamina, yakni bisa menggunakan Cilamaya untuk membangun PLTGU.

Sedangkan bagi peserta yang lain, jika ingin membangun PLTGU tersebut di dekat Muara Tawar harus dengan cara mereklamasi Pantai Muara Tawar.

Sementara pesaing yang lain, seperti konsorsium Mitsubishi dan Rukun Raharja, Adaro dam Sembawang Corp, Medo dan Mitsui serta lainnya baru mampu status komersialnya alias COD paling cepat 2020 dengan biaya yang jauh lebih mahal.