TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bisnis kehutanan diyakini masih bisa terus berkembang sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional.

Untuk itu dibutuhkan kebijakan yang kondusif serta pengakuan bahwa kehutanan mampu menjadi sektor unggulan strategis.

Hal itu terungkap dalam Seminar Nasional "Membangun Optimisme Investasi Sektor Kehutanan Di Tengah Perlambatan Ekonomi" di Jakarta, Kamis (15/9/2016).

Seminar diselenggarakan dalam rangka Rapat Kerja Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) tahun 2016.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofjan Djalil saat menyampaikan pidato kuncinya menyatakan, salah satu kebijakan yang perlu dipertimbangkan adalah pemberian hak kepemilikan dalam pemanfaatan kawasan hutan.

"Perlu review kebijakan mendasar terhadap pemanfaatan hutan, dengan pemberian akses hak kepemilikan," kata Sofjan.

Penegasan hak ini, kata Sofjan, akan memperkuat akuntabilitas perusahaan dalam menjaga arealnya, sehingga meminimalkan konflik lahan dan mendorong tanggung jawab yang lebih besar dari pemegang izin.

Sofjan melanjutkan, investasi kehutanan memerlukan kepercayaan investor.

"Kejelasan hak, akan meyakinkan sektor perbankan dan lembaga pinjaman untuk mengucurkan kreditnya, yang sangat diperlukan sektor kehutanan untuk bangkit kembali," ujar Sofjan.

Pemberian hak kepemilikan terhadap hutan memang harus melewati jalan panjang karena perlu merevisi Undang-undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Namun Sofjan menyatakan, Pemerintah saat ini memiliki komitmen yang kuat untuk membawa perubahan.

"Sektor kehutanan selayaknya memanfaatkan momentum ini. Kalau ada Undang-undang dan kebijakan yang memang harus diubah, harus didorong untuk out of the box ," kata Sofjan.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pokja Pangan, Agro Industri, dan Kehutanan Komite Ekonomi dan Industri Nasional Benny Pasaribu menekankan pentingnya percepatan Road Map Kehutanan untuk mendorong industri kehutanan sebagai industri prioritas.

Benny menyatakan, selain menyediakan produk kayu untuk kebutuhan pembangunan, hutan juga bisa menyediakan produk pangan dan wisata.

Sementara itu Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Sugiono menyatakan upaya mendongkrak kinerja sektor kehutanan memerlukan usaha yang ekstra keras di tengah situasi perekonomian global yang kurang kondusif.

Padahal, peran dan produk dari sektor kehutanan sesungguhnya sangat potensial untuk menopang perekonomian nasional.

“Oleh karena itu, kelesuan perekonomian saat ini selayaknya menjadi momentum dan peluang bagi sektor kehutanan untuk bangkit kembali, katanya.

Dia melanjutkan, untuk mengembalikan kejayaan bisnis kehutanan seperti pada era tahun 1990-an, mutlak diperlukan upaya-upaya riil untuk memperkokoh pondasi bisnis usaha ini.

Upaya ini memerlukan terpenuhinya dua prasyarat penting. Pertama, dari sisi internal bisnis kehutanan harus mampu dan berkomitmen untuk berinovasi mengembangkan bisnisnya, dengan dukungan kebijakan yang memadai.

Kedua, bagaimana kebijakan memberikan ruang dan arah yang jelas kemana bisnis usaha kehutanan harus didorong.

"Disertai pengakuan bahwa sektor ini mampu menjadi sektor unggulan strategis, ujar Sugiono.