TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Keuangan menyatakan hanya menjalankan instruksi Presiden Joko Widodo untuk memangkas anggaran Kementerian dan Lembaga (K/L) sebesar Rp 64,712 triliun demi menutup defisit anggaran negara saat ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai langkah tersebut diperlukan jika ingin mendapatkan postur anggaran di 2017 yang sehat.

Walaupun ada 81 K/L yang dipangkas, namun Sri Mulyani menegaskan tujuannya baik untuk belanja negara ke depannya.

"Saya bukan tukang jagal, saya orang baik-baik saja," ujar Sri saat diwawancara Kompas TV di studio Orange Kompas TV, Sabtu (24/9/2016).

Meskipun ada banyak anggaran yang dipotong, Sri Mulyani menyebut ada dua pos APBN yang tidak disentuh sama sekali yakni untuk pembangunan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan. Hal yang dilakukan pemerintah saat ini adalah menunda anggaran tersebut dicairkan sampai target pemasukan negara sudah cukup.

"Kegiatan infrastruktur atau pengentasan kemiskinan sangat penting, jadi kita lakukan penundaan," ungkap Sri.

Dalam postur APBN, anggaran yang ditargetkan masuk sebesar Rp 1786 triliun sedangkan target belanja mencapai Rp 2082 triliun. Hal itu menyebabkan adanya defisit Rp 298 triliun.

Mantan Direktur Managing Bank Dunia itu menilai defisit anggaran negara berdampak terhadap konsumsi masyarakat. Hal itu juga memiliki efek domino terhadap pertumbuhan ekonomi.
"Defisit menimbulkan reaksi perekonomian, angka yang benar seperti apa. Perbedaan target menimbulkan pelaku di ekonomi masyarakat," jelas Sri Mulyani.