TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) sudah menggratiskan tarif kantong plastik belanja mulai 1 Oktober 2016 alias tak lagi mengenakan pungutan Rp 200 per kantong plastik ke konsumen yang berbelanja.

Tapi Ketua Umum Aprindo Roy N. Mandey mengaku masih ada ritel toko yang masih mengenakan tarif alias pungutan kantong plastik saat berbelanja.

"Ada 10 daerah kurang lebih yang masih memberikan tarif kantong plastik," ujar Roy di Jakarta, Senin (3/10/2016).

Roy beralasan, penghentian pengenaan pungutan biaya penggunaan kantong plastik karena tidak ingin Aprindo jadi mengumpulkan tambahan pemasukan kas negara melalui penjualan plastik.

Menurutnya, hal itu bertentangan dengan langkah Aprindo yang ingin mengedukasi masyarakat tidak menggunakan kantong plastik belanja.

"Kalau ingin balik lagi, mengumpulkan uang melalui tangan kami, akan kami tolak. Pemerintah naikkan saja pajak, jangan pakai tangan kami mengutik harga masyarakat," ungkap Wakil Ketua Aprindo Tutum Rahanta.

Pada awalnya kantong plastik belanja dikenakan tarif Rp 200. Pada perjalanannya program tersebut menuai pro kontra, apalagi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum kunjung diterbitkan.

Roy mengatakan peritel modern menerima kritikan dari masyarakat yang berujung pada ancaman tuntutan secara hukum, karena dianggap memungut biaya tanpa berdasarkan peraturan hukum yang kuat.

"Hal ini masih saja terjadi meskipun kami telah melakukan sosialisasi program melalui berbagai media, personel toko, memasang surat edaran Dirjen LHK, serta sarana informasi di toko-toko anggota Aprindo," kata Roy.