TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-- Energy Watch Indonesia menilai arah kebijakan pada sektor Migas dua tahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) sebetulnya sudah bagus meski perjalanan menuju tujuan itu masih perlu lebih taktis.

Rencana pembangunan kilang minyak yang digagas Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia, Ferdinand Hutahaean menilai adalah kebijakan bagus. Tinggal sekarang memastikan bagaimana kilang itu segera dibangun dan tidak sekedar basa basi.

Langkah pertamina yang aktif mengakuisisi blok minyak di luar juga patut didukung. Karena itu bagian dari menjamin pasokan minyak bagi negara ini yang memang cadangan minyaknya sudah usia senja dan akan segera habis.

Masalah yang masih belum tertangani menurutnya, adalah kebijakan tentang harga gas industri yang masing-masing belum bisa diatasi pemerintah.

"Harga gas ini akan menjadi sulit dikendalikan jika masalah hulunya tidak segera diselesikan mulai dari RUU Migas, holding company dan penghapusan trader trader gas yang terlalu panjang rantainya dan mengakibatkan harga mahal di hilirnya," ujarnya kepada Tribunnews.com, Kamis (20/10/2016).

Dia tegaskan, keberanian perlu diambil oleh pemerintah dan tidak menunggu lebih lama apalagi berpikir untuk impor gas demi mengatasi harga gas mahal. Itu bukan solusi cepat. Langkah tegas yang harus diambil yaitu memastikan gas dari hulu ke hilirnya hingga ke end user tidak boleh panjang rantai marketnya.

"Solusinya disitu supaya harga bisa ditekan dan bukan berupaya untuk impor," jelasnya.

Lebih lanjut menurutnya masih banyak masalah di sektor ESDM yang tidak tertangani secara tepat.

Sektor ini butuh sentuhan sosok yang paham masalah dan paham solusi atas masalah tersebut.

Namun entah mengapa Presiden berlama lama menunjuk menteri defenitif dan sekalinya menetapkan menteri, justru yang dipilih orang yang tidak tepat disektor ini.

Namun demikian, kita lihat kedepan arahnya seperti apa dan akan kemana sektor ini berlayar.

Karena hingga saat ini, 2 tahunrejim Jokowi masih gamang dan belum punya arah pasti.

"Belum lagi masalah energi baru yang terabaikan dan belum jadi prioritas.

Semoga Pemerintahan ini segera sadar betapa pentingnya sektor ESDM ini diurus dengan benar oleh orang yang tepat karena sektor ini adalah salah satu nadi kehidupan bangsa," jelasnya.

Harga gas di Indonesia cukup mahal. Saat ini rata-rata harga gas pada wellhead (titik penyerahan setelah sumur minyak dan gas) berkisar US$ 6-8 per juta British thermal units (MMBTU), bergantung pada jenis lapangannya.

Inilah yang ditengarai sebagai penyebab mahalnya harga produk industri.

Menteri Perindustrian menyatakan seharusnya harga gas industri bisa turun menjadi US$ 5 per MMBTU.

Akhirnya dalam rapat kabinet terbatas pada 4 Oktober 2016, Presiden Jokowi meminta agar harga gas industri turun menjadi US$ 6 per MMBTU dalam waktu dua bulan.