TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mengakui komunikasi langsung menjadi kekuatan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

Pemerintahan Jokowi-JK juga kerap mendengar langsung berbagai keluhan, masukan, dan kritikan para pemangku kepentingan lainnya.

“Mendengar dan berkomunikasi langsung dengan para pemangku kepentingan menjadi kekuatan pemerintahan Jokowi - JK," kata Ketua Panitia Rembuk Nasional 2016 Rosan Perkasa Roeslani pada acara Rembuk Nasional 2016 di Grand Sahid Hotel, Jakarta, Senin (24/10/2016).

Sejak dilantik sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia, pada 20 Oktober 2014, berbagai gebrakan dilakukan pemerintahan Jokowi‎-JK, di antaranya, menerbitkan Paket Kebijakan Ekonomi I-XIII, program pengampunan pajak (Tax Amnesty), dan reformasi hukum.

"Capaian ini menjadi landasan untuk menyelenggarakan Rembuk Nasional 2016. Syukurlah, animo masyarakat sangat tinggi untuk mengikuti Rembuk Nasional," kata Rosan.

Rosan mengungkapkan, Rembuk Nasional 2016‎ yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat menyoroti secara mendalam pemerintahan Presiden Jokowi-JK.

Dalam hal ini pertemuan itu membahas bidang ekonomi, bisnis, keuangan, pembangunan infrastruktur, pendidikan vokasi, sosial, budaya, politik, hukum, dan keamanan.

Disebutkan, selama dua tahun, Jokowi-JK dinilai berhasil meletakkan fondasi kokoh pembangunan nasional dengan menjalankan pemerintahan yang mengacu pada Program Nawacita.

‎"Ada 63 rekomendasi yang akan disampaikan kepada Presiden Jokowi," katanya.

Disebutkan, ke-63 ‎rekomendasi itu berasal dari tujuh bidang.

Pertama, bidang ekonomi, bisnis, dan keuangan. Kedua, politik, hukum, dan keamanan (Polhukam). Ketiga adalah kemaritiman.

Keempat, pendidikan vokasi dan sumber daya manusia (SDM). Kelima pariwisata dan industri kreatif.

Keenam, infrastruktur, konektivitas, dan lingkungan hidup. Ketujuh adalah sosial, budaya, dan pencapaian daerah.