TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Dody Edward mengatakan, pihaknya memberikan izin kepada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia untuk mengimpor kepala cangkul pada Juni 2016.

Dia menjelaskan, izin tersebut berakhir pada Desember 2016. Dari total izin impor kepala cangkul 1,5 juta unit, realisasi impornya hanya sebesar 5,7 persen atau 86.190 unit.

"Jadi, mengapa masih impor, memang karena masih dibutuhkan. Impornya juga bukan dalam bentuk utuh, hanya kepala cangkulnya. Jadi, masih perlu disempurnakan di dalam negeri," kata Doddy di Jakarta, Senin (31/10/2016).

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah tengah mempersiapkan skema penugasan kepada tiga badan usaha milik negara (BUMN) dalam memenuhi kebutuhan cangkul nasional.

Tiga BUMN tersebut adalah PT Krakatau Steel, PT Boma Bisma Indra (BBI), dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI).

Direktur Utama PT Krakatau Steel Sukandar menyatakan siap untuk memproduksi bahan baku kepala cangkul berupa high carbon steel dalam memenuhi kebutuhan 10 juta unit cangkul per tahun.

"Kami memproduksinya di Cilegon. Memang membutuhkan proses pengerasan yang khusus," ujarnya.

Sukandar menambahkan, perlu sebanyak 15.000 ton high carbon steel untuk memproduksi 10 juta unit cangkul, dengan Krakatau Steel mampu memenuhinya.

Selain itu, Direktur Keuangan dan SDM PT Boma Bisma Indra (BBI), Rahman Sadikin, mengatakan, pihaknya mampu memproduksi 700.000 unit cangkul per tahun. Pabrik BBI seluas 1 hektar berlokasi di Pasuruan, Jawa Timur.

"Cangkul BBI sangat terkenal dengan kepala cangkulnya, yaitu cap mata. Kualitasnya sangat bagus. Kami memiliki lisensi dari Jerman untuk memproduksinya. Jadi, kami siap mendukung kebutuhan cangkul nasional," tuturnya.

Rahman juga mengatakan, perusahaan akan bekerja sama dengan Krakatau Steel untuk memenuhi bahan baku material cangkul yang dibutuhkan.

Direktur PT PPI Agus Andiyani mengatakan, perusahaannya siap mendukung pendistribusian cangkul produksi dalam negeri ke seluruh Indonesia, bahkan hingga ke luar negeri.

"Kami memiliki 32 cabang distribusi. Bahkan, jika cangkul siap untuk ekspor, kami juga dapat memfasilitasinya," katanya.

Awal permasalahan

Sebelumnya, persoalan impor cangkul berawal dari PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI). Mereka ditunjuk pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri untuk merealisasikan impor perdana satu kontainer cangkul asal China untuk diperdagangkan di Indonesia.

Penyebabnya, selama ini cangkul yang masuk ke Indonesia adalah cangkul ilegal.

Oleh karena itu, Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri menyetujui importasi alat-alat dan mesin pertanian yang pelaksanaannya dilakukan oleh PT PPI.(Pramdia Arhando Julianto)