TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah saat ini masih fokus dalam pembebasan lahan untuk jalur kereta api Yogyakarta-Magelang, guna mendorong peningkatan pariwisata khususnya ke Candi Borobudur.

"Saya pikir pembebasan tanah 1 sampai 2 tahun, setelah itu baru bisa dibangun," tutur Menteri Perhubungan Budi Karya di gedung Menteri Koordinator Perekonomian, Jakarta, Selasa (7/11/2016).

Menurut Budi, jalur kereta api tersebut bisa saja menggunakan rute baru ataupun menghidupkan kembali jalur-jalur yang sudah ada sejak dahulu, namun jika realtivasi maka diperlukan kombinasi dengan jalan layang (elevated).

"Kalau bisa reaktivasi, kalau tidak cari jalur baru. Kami sedang studi menggunakan drone, mana yang bisa elevated, kalau lebih murah reaktivasi ya kita hidupkan," tutur Budi.

‎Sementara mengenai pendanaan jalur kereta api Yogyakarta-Magelang, kata Budi, seluruhnya akan didanai oleh pemerintah tetapi belum dapat dipastikan mengenai nilainnya karena belum penentuan lahan.

"‎Infrastrukturnya pemerintah, keretanya nanti bisa swasta ataupun PT KAI," ucap Budi.

Seperti diketahui, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana untuk mereaktivasi pelintasan kereta api (KA) Yogyakarta-Magelang yang telah berhenti beroperasi sejak tahun1978.

Pembangunan perlintasan KA baru sepanjang 40 km ini memerlukan biaya antara Rp 5 triliun-Rp 6 triliun yang bersumber dari APBN dan swasta.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perekeratapian Prasetyo Boeditjahjono menambahkan, jalur KA Yogyakarta-Magelang ini akan mengikuti jalur jalan raya yang ada.