TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Para pengusaha properti yang tergabung dalam Real Estat Indonesia (REI) mengharapkan pemerintah memberikan kepastian investasi dalam industri properti. Apalagi, industri properti di Indonesia diprediksi akan memiliki prospek yang cerah pada 2017 mendatang.

Theresia V.Rustandi, Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Pengembangan Usaha REI, menyatakan kepastian investasi sangat dibutuhkan oleh para pengembang dalam menjalankan roda bisnisnya. “Jangan sampai sudah ada izin lalu ditarik lagi, nanti tidak ada yang percaya,” kata dia saat dihubungi wartawan.

Salah satu contohnya adalah proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Dengan kondisi sekarang ini, dia meminta pemerintah untuk menyelesaikan segara permasalahan perizinannya.

“Kami dari Intiland melihat lebih baik dirapikan dulu semuanya. Kalau sudah oke, baru dijalankan lagi karena kepastian itu sangat penting,” ujar Theresia yang juga menjabat Corporate Secretary PT Intiland Development Tbk ini.

Pertumbuhan industri properti di 2016 masih tercatat stagnan. Kendati demikian, sejumlah investor baik domestik maupun asing masih banyak yang menempatkan dananya ke Indonesia.

Kondisi tersebut menandakan sektor properti sangat prospektif. Dari sisi demografis kelas menengah sangat bagus ditambah lagi dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil.

Sektor properti diperkirakan akan semakin tumbuh seiring kepastian investasi yang ditopang dengan penerapan sejumlah aturan seperti suku bunga kredit yang rendah, kepemilikan properti oleh orang asing, Dana Investasi Real Estate, serta Tax Amnesty.

“Kami memproyeksikan sektor properti tumbuh di kisaran 10-12 persen di tahun depan. Itu masih angka yang konservatif,” ujar Theresia.

Data Badan Koordinasi Penanaman Modal mencatat, sepanjang semester I 2016 realisasi investasi di sektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran mencapai Rp 3,56 triliun untuk penanaman modal domestik dan US$ 944,4 juta untuk investasi asing.

Seluruh investasi tersebut tersebar pada 713 proyek. Nilai tersebut di luar sektor konstruksi dengan nilai masing-masing Rp 8,5 triliun untuk investasi domestik dan US$ 56,7 juta untuk investasi asing.

Kepastian investasi menjadi salah satu perhatian para calon investor yang akan menempatkan dana di Indonesia. Apalagi, Indonesia secara berkala melakukan kerjasama investasi baik dalam pola antar pemerintah (government to government) maupun antar bisnis (business to business).

Yang terbaru adalah kunjungan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte ke Indonesia yang membawa 200 pengusaha. Dalam konferensi pers di Istana Negara, Rabu (23/11), Presiden Joko Widodo dan Rutte sepakat bahwa kedua kedua negara akan memperkuat kerjasama antara lain di sektor perdagangan, investasi, pengelolaan air, dan infrastruktur.

Usai bertemu dengan Presiden, malam harinya, Rutte kemudian melakukan pertemuan dengan para pengusaha Indonesia di bawah naungan Kamar Dagang dan Industri. Dalam pertemuan itu juga disepakati berbagai kerjasama business to business antara pengusaha Indonesia dan Belanda.

Ketua Bidang Investasi, Perbankan dan Pengembangan Usaha Wilayah Timur Kadin, Reza V. Maspaitella menyatakan Belanda memiliki kepercayaan yang besar terhadap Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi ini.

Kepercayaan itu muncul setelah Jokowi memunculkan sejumlah paket kebijakan serta memberantas praktek pungutan liar di kementerian dan lembaga negara.

Meski demikian, kata Reza, para pengusaha Belanda juga mengharapkan adanya kepastian hukum dalam berinvestasi di Indonesia Dari pertemuan semalam, dia melanjutkan, pemerintah berkomitmen melakukan reformasi hukum.

“Rencana reformasi ini sangat ditunggu-tunggu dunia usaha internasional. Mereka ingin mendapatkan treatment and fairness dalam investasi. Ini yang membuat mereka betul-betul percaya dengan ekonomi Indonesia,” ujar Reza.