TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelaku usaha meminta dukungan penuh pemerintah untuk memuluskan kontribusinya dalam proyek pembangunan pembangkit 35 ribu megawatt (MW).

Apalagi saat ini swasta menjadi tulang punggung untuk merealisasikan proyek yang dicanangkan Presiden Joko Widodo pada pertengahan 2015 tersebut.

Heru Dewanto, Direktur Utama PT Cirebon Energi Prasarana, menyatakan kini swasta telah menjadi tulang punggung realisasi proyek 35 ribu MW, karena lebih dari 60 persen pendanaan berasal dari sektor swasta.

“Dengan fakta ini, kami berharap pemerintah membuka peluang-peluang kemudahan bagi swasta untuk berusaha, ibaratnya ‘jalan tol’ ke swasta untuk merealisasikan mega proyek itu,” ujar Heru pada diskusi publik Harmonisasi Sinergi Pemerintah dan Swasta untuk Mempercepat Proyek Pembangkit Listrik yang digelar oleh Energy and Mining Editor Society (E2S) di Jakarta, Kamis (8/12).

Heru menegaskan, pergeseran pembiayaan tersebut juga harus diikuti shifting atau pergeseran paradigma pemerintah maupun PT PLN (Persero), untuk memahami tantangan dan kendala yang dihadapi IPP (independent power producer).

PLN yang saat ini berfungsi ganda sebagai operator, dan juga sebagai agen perubahan, dapat berperan sebagai penjaga keseimbangan hubungan antara pemerintah dan swasta.

Menurut Heru, harmonisasi antara pemerintah dan swasta diperlukan dalam merealisasikan proyek 35 ribu MW. Pasalnya, regulasi di pusat dan sektor terkadang tidak sinkron, sehingga seringkali membuat sejumlah proyek pembangkit tertunda.

Heru berharap ikut campur pemerintah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi proyek-proyek pembangkit listrik, misalnya persoalan lahan, protes terhadap lingkungan, hingga masalah ketenagakerjaan.

“Peran pemerintah dibutuhkan untuk melakukan sosialisasi manfaat proyek 35 ribu MW kepada masyarakat, mulai dari peluang kerja, peluang usaha, infrastruktur yang lebih baik, dan juga aliran investasi yang bisa menggairahkan putaran roda ekonomi lokal ” ujar Heru.

Meskipun ada beberapa kendala, namun dalam perkembangannya Heru Dewanto, Direktur Utama PT Cirebon Energi Prasarana yang kini tengah mengarap pembangunan PLTU Cirebon 2 dengan kapasitas 1 x 1000 MW optimis, proyek ini bisa tetap berjalan sesuai dengan target.

“Saat ini kami sedang menuju proses akhir untuk financial closing, dan siap untuk melakukan groundbreaking pada Januari 2017” tutur Heru.

Teguh Setiawan, Direktur Utama PT Bekasi Power, anak usaha PT Jababeka Tbk (KIJA) mengatakan PLN seharusnya tidak menjadi private power utility (PPU), seperti Bekasi Power sebagai saingan bisnis. Namun, PLN diharapkan menjadi PPU sebagai pelengkap dari tugas PLN untuk memasok listrik ke masyarakat.

“Investor itu saat masuk yang pertama kali ditanyakan adalah ketersediaan listrik. Listriknya darimana, sumbernya darimana,” kata dia.

Private power utility merupakan perusahaan penyedia listrik yang memiliki wilayah usaha dan kewajiban melistriki wilayah usaha tertentu dan bekerja sama/terinterkoneksi dengan grid PLN.

Kehadiran PPU juga memberikan dampak positif bagi pemasok gas karena akan mendapat pasar yang gas. Hal ini karena kebutuhan gas PPU yang cukup besar. Bekasi Power tercatat mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) berkapasitas 200 megawatt (MW) di Kawasan Industri Jababeka.