TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengapresiasi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak seluruh permohonan uji materi atas UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty.

Menurutnya, putusan MK yang diucapkan pada Rabu (14/12) itu punya makna strategis bagi kelangsungan tax amnesty.

Misbakhun mengatakan, putusan MK itu menjadi bukti bahwa UU Tax Amnesty sudah sejalan dengan konstitusi.
"Artinya seluruh proses pembahasan UU Tax Amnesty sah dan konstitusional," ujarnya, Kamis (15/12).

Selain itu, sambung Misbakhun, hal yang harus diingat, UU Tax Amnesty merupakan solusi yang ditawarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mengatasi persoalan perpajakan dan mendapat dukungan DPR.

"UU Tax Amnesty merupakan ide besar Presiden Jokowi untuk mencari jalan keluar atas permasalahan stagnasi tax ratio dan tax base yang terbatas," politikus Golkar yang juga dikenal sebagai salah satu inisiator UU Tax Amnesty di DPR ini menegaskan kembali.

Misbakhun juga mengatakan, tax amnesty sudah terbukti menjadi solusi ketika penerimaan pajak seret sehingga defisit APBN terlalu besar.

"Dan ternyata UU TA ini memang sebagai salah satu jalan keluar atas permasalahan penerimaan pajak yang mengalami konstraksi yang sangat serius," ujarnya.

Ia berharap putusan MK semakin memperkuat program tax amnesty yang akan berakhir pada 31 Maret 2017. Namun, wakil rakyat asal Pasuruan, Jawa Timur itu juga mengingatkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan agar benar-benar memanfaatkan putusan MK itu untuk menggenjot program tax amnesty.

"Ini memang menjadi tantangan bagi Kemenkeu untuk bekerja keras. Masih ada waktu hingga 31 MAret 2017 untuk menyukseskan tax amnesty," kata Misbakhun yang tak lain mantan pegawai DJP.