TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekjen International Conference Of Islamic Scholars (ICIS), KH Hasyim Muzadi menyampaikan refleksi akhir tahun 2016. Kesenjangan mayoritas dan minoritas menjadi poin penting yang ditekankan.

Hasyim mengatakan, hampir setiap hari selalu dikumandangkan hubungan mayoritas dan minoritas. Pada umumnya esensinya adalah agar mayoritas melakukan toleransi bahkan perlindungan terhadap minoritas. kalau tidak dilakukan, selalu ditempatkan pada posisi intoleran dan tidak Bhinneka Tunggal Ika.

”Padahal fakta mayoritas dan minoritas di Indonesia ada dua dimensi,” katanya dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat (30/12/2016).

Dimensi yang dimaksud, ujar Hasyim yang juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden ini, ada mayoritas dan minoritas dilihat dari jumlah, ada mayoritas dan minoritas dari segi potensi dan peranan di Indonesia.

Biasanya menyebut mayoritas ditinjau dari segi populasi maka artinya adalah pribumi. Sedangkan jika ditinjau dari segi keagamaan yang dimaksud adalah umat Islam. Dengan demikian, maka selebihnya dari itu disebut minoritas.

Sehubungan dengan sistem ketatanegaraan yang masih liberalistik, ungkap Hasyim, dalam politik yang justru membuahkan sub-sistem ekonomi yang sentralistik, terjadilah mayoritas dalam jumlah baik tinjauan populasi maupun agama berposisi sebagai minoritas di bidang kemampuan ekonomi, bahkan kemampuan tata kelola nasional atau internasional.

“Dalam konteks ini, minoritas mempunyai potensi ekonomi jauh lebih besar dibanding dengan mayoritas dalam jumlah yang posisi ekonominya masih rendah,” kata Pengasuh Pesantren al-Hikam Depok dan Malang ini.

Pertanyaannya sekarang, papar Hasyim, bahwa mayoritas dalam populasi dan agama relatif telah melakukan toleransi dan perlindungan sekalipun tentu belum optimal karena terjadinya pergesekan di sana-sini.

Yang belum terlihat di Indonesia adalah toleransi minoritas yang berkekuatan mayoritas di bidang ekonomi dan perananan membagi toleransinya kepada mayoritas yang rendah potensinya.

Memang Hasyim mengakui toleransi di bidang ekonomi dan peranan global tidak mungkin dengan sendirinya terjadi tanpa usaha keras dari negara dan bangsa. Kita sulit menunggu terjadinya homo homini sosius (ekonomi berwatak sosial) karena pada hakikatnya ekonomi itu bersifat homo homini lupus (eksploitasi dari ekonomi kuat kepada ekonomi yang lemah).

Namun demikian, Hasyim mengingatkan ada tiga syarat besar dan berat untuk menciptakan homo homini sosius di bidang ekonomi yaitu pertama, sistem ekonomi di dalam ketatanegaraan dan konstitusi serta perangkat aturan perundangan di Indonesia yang menjamin terselenggaranya pemerataan ekonomi.

Kedua, penyelenggara negara yang konsisten dalam menjalankan jalur-jalur pemerataan tersebut. hal ini tidaklah gampang karena menyangkut masalah kepentingan dan masalah keinginan seseorang di dalam menumpuk kekayaan.

Ketiga, kesiapan mental ekonomi kerakyatan, skill, dan kesempatan yang sama di dalam mencari rejeki serta perlindungan usaha-usahah kecil. ”Tiga hal tersebut yang merupakan syarat mutlak pemerataan dan kemakmuran masih terlihat sangat dini di Indonesia,”paparnya.

Lebih lanjut, Hasyim menambahkan ekonomi global yang sebelum 1992 masih terbagi menjadi Blok Timur yang proletar dan Blok Barat yang kapitalistik sudah usai.