TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengungkapkan awal tahun 2017 masyarakat kembali mendapat kado pahit dari pemerintah.

Pencabutan subsidi listrik terhadap 18,7 juta pelanggan rumah tangga golongan 900 VA, serta kenaikan tarif pengurusan berkas-berkas kendaraan bermotor yang mencapai ratusan persen, bakal menjadi tambahan beban masyarakat di tahun 2017. 

Fadli Zon menyebut berbagai kenaikan itu sebagai bukti jika pemerintah lebih suka mengorbankan masyarakat demi menyelamatkan kepentingannya sendiri.

Fadli menuturkan pemerintah dalam dua tahun terakhir terus-menerus menaikan tarif listrik tiap memasuki awal tahun.

Akhir tahun 2015, misalnya, pemerintah memaksa para pelanggan rumah tangga golongan 900 VA untuk pindah menjadi golongan 1300 VA. "

Kini, giliran tarif golongan 900 VA mau dinaikkan juga, tak tanggung-tanggung, hingga 123 persen, atau lebih dari dua kali lipat. Meskipun dilakukan secara bertahap hingga Mei 2017 nanti, kenaikan tarif listrik itu akan makin menekan daya beli masyarakat," kata Fadli dalam keterangan tertulis, Rabu (4/1/2017).

Fadli juga menuturkan adanya kenaikan tarif jasa penerbitan surat-surat kendaraan bermotor yang kenaikannya berkisar antara 100 persen hingga 233 persen, atau lebih dari dua hingga tiga kali lipat.

Menurutnya, kenaikan tersebut fantastis. "Saya khawatir pemerintah melihat soal-soal tadi hanya dari sisi penerimaan negara semata, tidak memperhitungkan dampak ekonominya bagi kehidupan masyarakat," kata Waketum Gerindra itu.

Fadli memahami realisasi pendapatan negara terus-menerus turun.  Realisasi pendapatan negara dari penerimaan perpajakan hanya Rp1.283,6 triliun pada 2016, atau sekitar 83,4 persen dari target APBN-P 2016. 

"Meski persentasenya lebih besar dari realisasi penerimaan perpajakan pada 2015, yang mencapai 81,5 persen, namun jangan lupa, realisasi itu disokong oleh kebijakan extraordinary bernama tax amnesty," kata Fadli.

Fadli Zon

Dalam perhitungan Fadli, jika tidak menyertakan hasil tax amnesty hingga periode dua, realisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan tahun 2016 hanya ada di kisaran 73 persen dari target yang dipatok pemerintah sendiri. 

"Ini tentu saja merupakan lampu merah bagi pemerintah," kata Fadli.

Namun, lanjut Fadli, alih-alih mengkoreksi struktur APBN terutama mengkoreksi berbagai proyek infrastruktur yang tidak perlu, pemerintah malah berusaha mempertahankan struktur anggaran dengan menggenjot penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan melalui penghapusan berbagai subsidi untuk rakyat.

"Ujungnya, daya beli masyarakat akan semakin tertekan, yang pada akhirnya akan menghambat pertumbuhan ekonomi," kata Fadli.