TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK - Pendiri dan CEO jaringan gerai kopi terbesar di dunia Starbucks Howard Schultz menegaskan bahwa perusahaan yang dipimpinnya akan merekrut sebanyak mungkin pengungsi sebagai pegawai.

Ini dituangkan Schultz dalam memo yang dikirimkan kepada seluruh pegawai sebagai respon atas perintah eksekutif Presiden AS Donald Trump untuk melarang aktivitas bepergian ke AS bagi warga dari tujuh negara mayoritas Muslim.

“Kita hidup dalam masa yang belum pernah terjadi sebelumnya,” tulis Schultz dalam memo tersebut seperti dikutip dari CNN Money, Selasa (31/1/2017).

Schultz pun membuat daftar beberapa tindakan yang akan dilakukan Starbucks untuk memperkuat kembali keyakinan terhadap seluruh mitra Starbucks di seluruh dunia. Salah satu rencana yang akan dilakukan Schultz adalah proposal perekrutan pengungsi.

Proposal ini akan dimulai dengan fokus pada orang-orang yang pernah bekerja sama dengan tantara AS sebagai penerjemah dan tenaga pendukung personil.

Schultz juga menegaskan kembali dukungan Starbucks terhadap program Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) yang membantu para imigran tak berdokumen resmi yang dibawa ke AS saat kanak-kanak untuk memperoleh surat izin mengemudi, menuntut ilmu di perguruan tinggi, dan memperoleh pekerjaan.

Program DACA dibentuk oleh mantan presiden Barack Obama pada tahun 2012 melalui perintah eksekutif.

Schultz pun menyatakan pihaknya siap membantu dan mendukung konsumen dan mitra di Meksiko beserta keluarganya ketika sanksi perdagangan, pelarangan imigrasi, dan perpajakan berdampak pada usaha mereka.

“Kami ada di bisnis ini untuk menginspirasi dan mendukung semangat insani, satu orang, satu cangkir, dan satu lingkungan dalam satu waktu. Ini tidak akan berubah, saya jamin itu,” jelas Schultz.

Schultz adalah salah satu petinggi bisnis AS yang keberatan dengan larangan imigrasi yang diterapkan Trump.

Sebelumnya, CEO General Electric Jeff Immelt juga menulis memo bagi para pegawainya tentang keprihatinannya atas perintah itu, sekaligus menyatakan bahwa GE memiliki banyak pegawai yang berasal dari negara-negara yang disebut dalam aturan baru Trump tersebut.(Sakina Rakhma Diah Setiawan)